Pembayaran BPHTB Pelabuhan Gili Mas Terganjal SKPH

0
Kawasan pelabuhan Gili Mas Lembar ini belum bayar BPHTB ke pemkab Lobar. Pembayarannya terganjal SKPH dari kementerian ATR/BPN.(Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat (Lobar) mengaku heran dengan lambannya proses pengurusan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) untuk pelabuhan Gili Mas yang dilakukan PT Pelindo III. Pasalnya  sudah enam tahun proses itu tak kunjung selesai. Padahal SKPH itu menjadi dasar pihak Bapenda menarik Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Bapenda Lobar mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang berwenang mengeluarkan SKPH tersebut. “Kenapa waktu itu saya mau tutup operasionalnya (Gili Mas) karena itu untuk mendesak. Jadi prosesnya itu jangankan sampai pusat, sampai BPN saja belum selesai. Pelindo ini, masa enam tahun apa kerjaannya ?” tegas Kepala Bapenda Lobar, Suparlan ketika dikonfirmasi, Rabu, 20 Juli 2022.

Menurutnya karena lamanya proses pengurusan SKPH itu sehingga membuat pihaknya mendesak Kementerian ATR dan Pelindo untuk segera menyelesaikan. Alhasil kini prosesnya sudah ke tingkat pusat dan menunggu keluarnya SKPH itu. “Sekarang sudah menunggu SKPH saja,” ujarnya.

Karena belum keluarnya SKPH itu, Lobar belum bisa menagih BPHTB kepada Pelindo. Sehingga pihaknya belum menyebut pajak BPHTB senilai Rp 4,9 miliar itu sebagai piutang. Sebelumnya pihak Pelindo sudah sepakat akan segera mengurus dalam waktu tempo sebulan selepas pelaksanaan event MotoGP Maret lalu. “Per 1 Juli 2022 lalu saya sudah bersurat kembali kepala Pelindo, mengingatkan menindaklanjuti kesepakatan yang sudah kita tandatangani bersama untuk segera,” tegasnya.

Bupati dan Ketua DPRD Lobar mengambil langkah tegas atas ketidaktepatan janji Pelindo, Suparlan mengaku tergantung nantinya perintah pimpinan.”Kalau kita hanya ikut perintah, apalagi Alhamdulillah kalau beliau (bupati) mendukung. Siapapun pimpinan daerah akan kecewa. Masa prosesnya dari 2016, kerjaanya (Pelindo) itu apa,” kritiknya.

Menurutnya, jika serius harusnya proses itu bisa selesai kurang dari waktu satu bulan. Sama halnya ketika didesak pihaknya itu dalam seminggu proses SKPH itu sudah bisa di pusat. Bahkan pihak Pelindo mengaku uangnya sudah siap untuk membayar BPHTB itu, namun belum ada dasar SKPH. “Kemarin pas ke Surabaya alasannya lama karena ada pergantian Menteri. Nanti kita desak lagi,” pungkasnya. (her)