CPMI Kota Mataram Terancam Batal Berangkat

0
H. Rudi Suryawan. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Kebijakan pemerintah pusat memberhentikan sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia menjadi buah simalakama. Sejumlah 52 CPMI asal Kota Mataram terancam gagal diberangkatkan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, H. Rudi Suryawan menegaskan, pihaknya masih menunggu surat resmi dari Kementerian Tenaga Kerja terkait pemberhentian sementara pengiriman PMI ke Negeri Jiran, Malaysia. Sejauh ini, animo masyarakat untuk bekerja ke Malaysia cukup tinggi setelah adanya peluang penerimaan tenaga kerja. “Kita masih menunggu surat resminya dulu dari pusat,” kata Rudi, Kamis, 21 Juli 2022.

Data penempatan PMI mulai Januari-Juni 2022 mencapai 125 orang dengan tujuan berbagai negara. Malaysia paling banyak peminat dibandingkan negara lain seperti Taiwan, Singapura, Hongkong, Itali, dan  Brunei Darusalam. Disebutkan, CPMI tujuan bekerja di Malaysia mencapai 52 orang. Mereka rata-rata yang akan berangkat sudah pernah bekerja dan akan kembali bekerja di perusahaan sama.

Ia memahami penundaan sementara pengiriman TKI tersebut, karena pemerintah Malaysia dianggap oleh pemerintah RI tidak menjalankan sepenuhnya kesepatakan yang ditandatangani, terutama berkaitan dengan keselamatan para pahlawan devisa tersebut. “Karena pelayanan PMI harus satu pintu atau one gate system. Kesepakatan ini yang belum dijalani sepenuhnya oleh pemerintah Malaysia,” jelasnya.

Apabila surat dari pemerintah pusat sudah diterima lanjutnya, sejumlah 52 CPMI tidak akan diberangkatkan sambil menunggu pemenuhan komitmen pemerintah Malaysia untuk memberikan jaminan keselamatan bagi PMI.

Selama ini, Malaysia memang menjadi tujuan bagi PMI yang tidak memiliki keterampilan. Mereka bekerja di sektor perkebunan dan buruh bangunan. Sedangkan, sektor yang membutuhkan keterampilan seperti Taiwan, Singapura,dan Hongkong minim peminat.

Rudi mengingatkan, pemberhentian sementara pengiriman PMI diharapkan masyarakat tidak tergiur adanya iming-iming calo untuk diberangkatkan segera non prosedural. Hal ini memiliki risiko dari aspek keselamatan, kesejahteraan,dan jaminan lainnya. “Kita harapkan supaya dikomunikasikan dengan dinas apapun yang menjadi persoalan yang dihadapi,”  demikian kata dia. (cem)