CPMI Kota Mataram Terancam Batal Berangkat

Mataram (Suara NTB) – Kebijakan pemerintah pusat memberhentikan sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia menjadi buah simalakama. Sejumlah 52 CPMI asal Kota Mataram terancam gagal diberangkatkan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, H. Rudi Suryawan menegaskan, pihaknya masih menunggu surat resmi dari Kementerian Tenaga Kerja terkait pemberhentian sementara pengiriman PMI ke Negeri Jiran, Malaysia. Sejauh ini, animo masyarakat untuk bekerja ke Malaysia cukup tinggi setelah adanya peluang penerimaan tenaga kerja. “Kita masih menunggu surat resminya dulu dari pusat,” kata Rudi, Kamis, 21 Juli 2022.

Data penempatan PMI mulai Januari-Juni 2022 mencapai 125 orang dengan tujuan berbagai negara. Malaysia paling banyak peminat dibandingkan negara lain seperti Taiwan, Singapura, Hongkong, Itali, dan  Brunei Darusalam. Disebutkan, CPMI tujuan bekerja di Malaysia mencapai 52 orang. Mereka rata-rata yang akan berangkat sudah pernah bekerja dan akan kembali bekerja di perusahaan sama.

Ia memahami penundaan sementara pengiriman TKI tersebut, karena pemerintah Malaysia dianggap oleh pemerintah RI tidak menjalankan sepenuhnya kesepatakan yang ditandatangani, terutama berkaitan dengan keselamatan para pahlawan devisa tersebut. “Karena pelayanan PMI harus satu pintu atau one gate system. Kesepakatan ini yang belum dijalani sepenuhnya oleh pemerintah Malaysia,” jelasnya.

Apabila surat dari pemerintah pusat sudah diterima lanjutnya, sejumlah 52 CPMI tidak akan diberangkatkan sambil menunggu pemenuhan komitmen pemerintah Malaysia untuk memberikan jaminan keselamatan bagi PMI.

Selama ini, Malaysia memang menjadi tujuan bagi PMI yang tidak memiliki keterampilan. Mereka bekerja di sektor perkebunan dan buruh bangunan. Sedangkan, sektor yang membutuhkan keterampilan seperti Taiwan, Singapura,dan Hongkong minim peminat.

Rudi mengingatkan, pemberhentian sementara pengiriman PMI diharapkan masyarakat tidak tergiur adanya iming-iming calo untuk diberangkatkan segera non prosedural. Hal ini memiliki risiko dari aspek keselamatan, kesejahteraan,dan jaminan lainnya. “Kita harapkan supaya dikomunikasikan dengan dinas apapun yang menjadi persoalan yang dihadapi,”  demikian kata dia. (cem)



Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Tingkatkan Kompetensi Sales People, AHM Gelar Mash Up Community Contest

0
Mataram (suarantb.com)-Meningkatnya penjualan sepeda motor Honda yang disertai juga dengan banyaknya komunitas-komunitas sepeda motor yang terus berkembang, menjadikan sales people sebagai garda terdepan bisnis...

Latest Posts

Tingkatkan Kompetensi Sales People, AHM Gelar Mash Up Community Contest

Mataram (suarantb.com)-Meningkatnya penjualan sepeda motor Honda yang disertai juga...

PLN Siapkan Kembali Suplai Listrik Berlapis untuk Gelaran WSBK 2023

Mataram (Ekbis NTB)-Perhelatan ajang internasional World Super Bike (WSBK)...

Selain Promo Besar-besaran, Ricky Smartphone Siapkan 1.000 Snack Sehat bagi Pengunjung

Mataram (Suara NTB)-Menyambut bulan kasih sayang, Ricky Smartphone di...

Dinas LHK NTB akan Buka Kembali Pos Pengamanan Hutan

Mataram (Suara NTB) – Setelah sempat vakum akibat Pandemi...

Pemkot Bima Naikkan Dana Bantuan Stimulan Jadi Rp750 Juta

Kota Bima (Suara NTB) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bima...