Cek Kepatuhan Badan Usaha, BPJS Sidak Libatkan Kejari Lotim

0
Sidak BPJS Kesehatan bersama Kejari Lombok Timur saat sidak ke salah satu Badan Usaha di Lotim, Kamis, 21 Juli 2022.(Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Selong melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) melakukan infeksi kepada sejumlah  Badan Usaha terkait kepatuhannya menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kamis, 21 Juli 2022. Selain dengan Kejari, BPJS Kesehatan juga mengajak serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kepada Suara NTB, Kepala BPJS Cabang Selong melalui Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan, dan Pemeriksaan Peserta, Meyza Mawarila Jamil mengungkapkan sidak yang dilakukan  karena Badan Usaha tidak menghadiri dan menindaklanjuti pemanggilan oleh Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Pemerintah Daerah.

Meyza mengemukakan, sudah ada tiga badan usaha yang disidak. Badan usaha yang ditemui secara mendadak itu berkomitmen untuk patuh dan akan melakukan pembayaran cicilan. Adapun terdapat badan usaha yang belum memberikan komitmen pembayaran, akan kami tindaklanjuti dengan dibantu oleh Kejari Lotim dan DPMPTSP.

Diingatkan, kewajiban badan usaha ini tertuang jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang. Selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial bahwa terhadap badan usaha yang tidak patuh dapat dikenakan sanksi tidak mendapat pelayanan publik. Harapannya, semua pelaku usaha dan badan usaha ini patuh dalam menjalankan Program JKN.

Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Lotim,  M. Priandhika Noer Abadi S.H., M.H. mengungkapkan, pihaknya selalu bersedia bekerja sama dan membantu permohonan bantuan hukum yang diajukan BPJS Kesehatan atas Badan Usaha/Pemberi Kerja yang tidak memenuhi hak para pekerjanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Seperti halnya permohonan Surat Kuasa Khusus (SKK) dan rekomendasi kepada beberapa Badan Usaha tidak patuh yang ada di wilayah kerja Lombok Timur.

BPJS Kesehatan telah secara berkala mengajukan pemberian SKK terhadap beberapa Badan Usaha yang tidak patuh. Pada pertengahan bulan Juni lalu  terdapat beberapa Badan Usaha yang kami lakukan pemanggilan mediasi karena ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajibannya. Dari sana kami mengajukan rekomendasi kepada DTMPTSP  untuk memberikan sanksi administratif berupa usulan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sesuai dengan peraturan bupati,” tegas Prindhika.

BPJS Kesehatan  Cabang  Selong berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan yang sudah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS pasal 15 bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS dan wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan. Selain itu BPJS Kesehatan Kantor Cabang Selong berupaya untuk selalu memastikan bahwa pemberi kerja Compliance untuk melaksanakan kewajiban yakni membayar iuran setiap bulannya. (rus)