Langgar Disiplin, Pegawai RSUD Mataram Terancam Sanksi

0
Hj. Asnayati. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Tim Penegak Disiplin Kota Mataram memanggil dua pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram. Mereka diduga melanggar disiplin. Satu pegawai mangkir dan terancam kena sanksi berat.

Sidang disiplin dipimpin oleh Asisten III Setda Kota Mataram Dra. Hj. Baiq Evi Ganevia didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Hj. Asnayati, perwakilan Inspektorat Kota Mataram, dan Bagian Hukum Setda Kota Mataram.

Kepala BKPSDM Kota Mataram, Hj. Asnayati menjelaskan, tim penegak disiplin memanggil dan mengklarifikasi dua orang pegawai RSUD Kota Mataram karena diduga melanggar kedisiplinan pegawai. Sesuai laporan, keduanya tidak pernah masuk sesuai ketentuan. Proses klarifikasi tak berjalan maksimal. Sebab, satu dari dua orang pegawai mangkir. “Yang datang cuma satu orang. Satunya lagi hadir dan kita panggil lagi,” kata Asna dikonfirmasi, Rabu, 20 Juli 2022.

Diketahui, oknum pegawai RSUD diduga tidak pernah masuk selama beberapa pekan. Dan, satu pegawai lainnya menyangkut masalah rumah tangga.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aturan ini di antaranya mengatur hukuman atau sanksi disiplin jika PNS melanggar ketentuan. Sanksi yang diatur berupa hukuman berat berupa; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun.

Kedua, pemberhentian sebagai PNS jika tidak masuk kerja secara terus-menerus selama 10 hari kerja. Pemberhentian dilakukan dengan hormat. Ketiga, penurunan jabatan satu tingkat selama 12 bulan jika bolos selama 21-24 hari setahun. Keempat, bagi ASN tidak masuk selama 25-27 hari setahun, ASN dibebaskan dari jabatan pelaksana selama 12 bulan. Sedangkan, sanksi sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja apabila PNS yang tidak masuk kerja 11-13 hari dalam satu tahun, akan dikenakan pemotongan tukin 25 persen selama 6 bulan.

Sanksi pemotongan tukin 25 persen selama 9 bulan untuk PNS yang bolos 14-16 hari setahun. Dan, bagi abdi negara yang bolos 17-20 hari, pemerintah akan memberi sanksi pemotongan tukin 25 persen selama 12 bulan. Sementara sanksi ringan berupa teguran baik lisan maupun tertulis. PNS yang tidak masuk selama 3 hari dalam setahun diberi teguran lisan.

Asna menegaskan, kemungkinan pegawai RSUD Kota Mataram akan dikenakan sanksi berat. Namun demikian, penindakan terhadap pelanggaran disiplin masih berproses. Tim akan mengkaji kembali sejauh mana tingkat pelanggarannya. Selain itu, akan dilihat perkembangan pasca dipanggil untuk menjalani sidang disiplin. “Ini masih berproses dan nanti kalau sudah selesai hasil kajian oleh Bagian Hukum baru kita serahkan ke Pak Wali,” terangnya.

Asnayati menambahkan, pihaknya akan tetap memantau perkembangan dua ASN tersebut, dengan harapan bisa kembali bekerja dan meningkatkan kedisiplinannya. (cem)