KTM Tambora Terbengkalai, Separuh Lahan Diduga Dikuasai Mafia

0
KTM Tambora. (Suara NTB/Ist)

Bima (Suara NTB) – Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tambora kondisinya cukup memprihatinkan. Selain bangunan terbengkalai karena hingga kini tidak dimanfaatkan dan tidak diurus dengan baik, separuh lahan di kawasan itu diduga dikuasai mafia tanah.

Kondisi KTM yang memprihatinkan tersebut pernah disorot oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, M. Aminurllah SE. Bahkan duta PAN ini menyebut KTM sudah seperti rumah hantu karena tidak terurus. Padahal pembangunnya menghabiskan anggaran yang sangat banyak.

“KTM di Tambora sudah layaknya jadi rumah hantu karena tidak terurus,” katanya beberapa waktu lalu.

Ia mengaku pembangunan KTM Tambora yang dananya bersumber dari Pemerintah Pusat tersebut diharapkan menggerakan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Bima khususnya yang berada di kawasan lereng gunung Tambora. “Sarana dan prasarana yang dibangun sudah cukup memadai. Tapi sejauh ini tidak ada perkembangan ekonomi,” katanya.

Disamping bangunan tak terurus, separuh lahan di kawasan KTM Tambora diduga dikuasai warga, bahkan saat ini sudah dibuatkan atau diterbitkan sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima sebagai lahan hak milik perorangan.

Hal itu juga diakui Kabid Ketransmigrasian Disnaketrans Kabupaten Bima Sutami, ST. Kata dia, hampir 60 hektar lahan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima yang berada di kawasan KTM Tambora telah diterbitkan sertifikat hak kepemilikan oleh BPN. “Memang benar sebagian lahan di kawasan KTM Tambora sudah dibuatkan sertifikat oleh BPN. Luasnya ada sekitar 60 hektar,” katanya.

Ia mengaku pihaknya mengetahui lahan diserobot dan dikuasai pribadi warga itu, setelah membuka aplikasi resmi  Kementerian ATR dan BPN RI. Dalam aplikasi itu, lanjut dia BPN Kabupaten Bima sudah menerbitkan 18 sertifikat di kawasan KTM Tambora. “Sayangnya dalam aplikasi yang telusuri tidak ditampilkan nama-nama para pemilik 18 sertifikat ini,” ujarnya.

Lebih jauh Ia menjelaskan, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bima nomor 188.45/158/003/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang penetapan kawasan Kawinda Tengah Kecamatan Tambora sebagai lokasi areal KTM Tambora, luas lahan untuk pengembangan kawasan KTM Tambora sebanyak 120 hektar.

“Luas lahan ini juga diperkuat SK Gubernur dan SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI nomor 293/MEN/IX/2009 tentang penetapan lokasi KTM Tambora. Dengan demikian ada separuh yang dikuasai,” katanya.

Terkait hal itu, Sutami mengaku pihaknya sudah meminta BPN Kabupaten Bima agar menganulir atau membatalkan penerbitan sertifikat di kawasan KTM Tambora karena tidak sesuai prosedur. Selain itu, pihak BPN tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam proses pembuatan sertifikat.

“Di KTM Tambora, sudah banyak dibangun sarana dan fasilitas, seperti jalan, pasar, dermaga dan sarana pendukung lainnya. Setiap tahun Pemerintah tetap alokasikan anggaran untuk pembangunan lanjutan,” ujarnya.

Terpisah, Kepala BPN Kabupaten Bima, Lalu M Huda, S.St., MH, mengakui telah menerbitkan 18 lembar sertifikat lahan seluas 60 Hektare (Ha) di kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tambora. Kata dia, penerbitan 18 lembar sertifikat tersebut menindaklanjuti permintaan.

“Memang benar sudah ada sertifikat yang terbit di lahan kawasan KTM Tambora. Kita hanya tindak lanjuti permintaan dari warga sekitar, seperti Oi Panihi, Kawinda Toi dan lainnya,” ucapnya.

Sebelum diproses, lanjut dia, pihaknya telah melakukan tahapan tahapan sesuai aturan yang berlaku. Meski begitu proses penerbitan sertifikat, lanjut dia terjadi dalam tiga gelombang, bahkan jauh sebelum dirinya menjabat Kepala BPN Kabupaten Bima. “Penerbitan sertifikat ada yang 1996, 2016 dan tahun 2018. Dan itu sebelum saya menjabat,” ujarnya.

Menurut Huda, pada saat masyarakat mengajukan permohonan areal dalam kawasan KTM Tambora itu belum termasuk milik pemerintah. Untuk saat ini, pihaknya masih mencari kepastian hukum status kepemilikan lahan itu.

“Yang jelas lahan itu saat terbit sertifikat telah memenuhi syarat untuk dibuatkan sertifikat. Adanya permintaan pembatalan,  akan dilakukan setelah semua jelas dan disidangkan oleh panitia landform,” pungkasnya. (uki)