Kampus Merdeka Jadi Kesempatan Mahasiswa Kembangkan Diri

0
Ismak Subardan, S.Pd., M.H.

Mataram (Suara NTB) – Perguruan Tinggi mulai mematangkan pelaksanaan program Merdeka Belajar: Kampus Merdeka (MBKM). Kampus Merdeka menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri, baik dari sisi kewirausahaan maupun minat lainnya di luar program studi (prodi) yang ditempuh.

Rektor Universitas 45 Mataram (Upatma), Ismak Subardan, S.Pd., M.H., mengatakan, MBKM merupakan tantangan sekaligus kesempatan baru bagi mahasiswa. Mahasiswa berkesempatan untuk belajar di luar prodi dan menjajal pengalaman magang.

“Merdeka yang dimaksud, bukan hanya mahasiwa belajar di prodinya, tapi diberikan kesempatan untuk mengetahui ilmu lain. Tujuannya itu sebenarnya bukan semau-maunya merdeka, tetap dalam sudut pandang keilmuan. Kita berikan kesemaptan mahasiswa terlibat dan mengembangkan diri, ketika sudah dapat kesempatan belajar di prodi lain,” jelas Ismak Subardan yang dilantik sebagai Rektor Upatma pada Senin, 18 Juli 2022.

Terkait persiapan pihaknya untuk menerapkan MBKM, Ismak menjelaskan, ke depan pihaknya sudah mulai menghubungi calon mitra dari perguruan tinggi lain atau pihak swasta. Upatma juga akan mengatur ulang kurikulum.

“Kurikulum merdeka belajar kampus merdeka sudah kami susun, ada hasil dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Mahasiwa belajar sampai semester V, semester VI sudah masuk MBKM. Ini yang harus didorong melalui kerja sama itu,” ujar Ismak.

Salah satu kebijakan Kampus Merdeka yaitu hak mahasiswa mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi SKS. Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak, mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS.

Ditambah lagi, dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Dengan kata lain SKS yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak lima semester dari total semester yang harus dijalankan, tapi tidak berlaku untuk Prodi Kesehatan.

Empat kebijakan Kampus Merdeka untuk perguruan tinggi antara lain pendirian prodi baru bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan akreditasi A dan B; Re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat, dan bersifat sukarela bagi Perguruan Tinggi dan Prodi yang sudah siap naik peringkat akreditasi; Kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (BH); dan, hak mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS). (ron)