Jumlahnya Jauh Berkurang

0
Gede Putu Aryadi (Suara NTB/alfan)

PEMBERANGKATAN Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal menjadi persoalan yang harus dituntaskan oleh pemerintah. Sebab PMI ilegal kerap menimbulkan ragam permasalahn di negara penempatan. Pemprov NTB dengan program zero unprocedural berupaya menyetop pengiriman PMI lewat jalur gelap yang selama ini masih tering terjadi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, S.Sos.MH mengatakan, program zero unprocedural diwujudkan dengan beberapa kegiatan di lapangan seperti adanya tim edukasi di tingkat kabupaten/kota. Para kepala desa diminta untuk tidak memberikan izin rekomendasi warga yang ingin bekerja di luar negeri jika mereka masih memilih jalur tak resmi.

“Memang masih ada yang berangkat unprosedural, namun jumlahnya jauh berkurang. Yang kita lakukan yaitu edukasi dan sosialisasi ke kepala desa. Bahwa kepala desa jangan memberikan izin rekomendasi pemberangkatan kalau tak prosedural,” kata I Gde Putu Aryadi kepada Suara NTB, Rabu, 20 Juli 2022.

Energi pemerintah untuk mengurus PMI yang ilegal memang cukup besar, Misalnya Disnakertrans Provinsi di tahun 2021 mengurus sekitar 1.008 kasus PMI yang berangkat secara non prosedural ini. Sehingga kampanye program “zero unprocedural” ini masih menjadi prioritas pemprov.

Ia menuturkan, ada tiga penyebab pekerja migran menjadi PMI ilegal. Yang pertama adalah calon PMI tersebut berangkat secara non prosedural. Mereka menggunakan paspor berwisata dan kemudian bekerja di negara penempatan secara sembunyi-sembunyi.

Ada PMI yang berangkat secara prosedural, namun sayangnya di negara penempatan mereka tidak melalui prosedur yang sah saat perpanjangan kontrak, sehingga otomatis mereka menjadi ilegal. Pada saat itulah negara tak bisa melakukan intervensi secara maksimal karena statusnya sudah berubah.

“Ada juga PMI itu yang lari dari majikannya ke perusahaan yang lain karena iming-iming gaji yang lebih tinggi misalnya. Akhirnya dia menjadi ilegal di negara orang,” terangnya.

Saat ini lanjut Aryadi, seluruh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang beroperasi di kabupaten/kota harus sudah terdaftar di Disnasker setempat. Artinya P3MI tak boleh lagi berstatus perusahaan dari luar daerah, sehingga mereka diwajibkan membuka cabang di sini.

Pasca lahirnya ketentuan tersebut, di tahun 2021 saja ada 100 perusahaan luar daerah yang membuka cabang di NTB. Hal ini wajib dilakukan jika ingin merekrut calon-calon PMi di NTB. Sebelumnya perusahaan dari luar daerah sangat bebas melakukan perekrutan di daerah ini, sehingga cenderung tak terkontrol.

“Dengan adanya kantor cabang di sini, kita bisa mengendalikan bahwa perusahaan yang ada di sini harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Saat ini para petugas lapangan harus memiliki surat tugas dari Disnaker kabupaten/kota saat menjalankan tugasnya. Penertiban itu masih terus dilakukan agar prosedur perekrutan calon PMI sesuai dengan aturan.” Di Lotim sudah mulai tertib, namun di Loteng masih tering terjadi, bagaimana agar Satgas terbentuk di Loteng,” ujarnya.

Ia menegaskan, persyaratan menjadi CPMI prosedural tidaklah sulit. Perekrutan dimulai dari proses seleksi dari awal oleh perusahaan yang memang memiliki izin rekrutmen hingga tiba di lokasi penempatan yang sudah ditentukan. Perusahaan yang sudah terdaftar di Disnaker itu telah menjalin kerjasama dengan perusahaan pemohon di Malaysia dan memiliki job order yang jelas melalui satu sistem satu kanal.

“Datanya sudah diinput di dalam sistem itu. Perusahaan yang sudah ditunjuk terlihat di dalam job order, akan terlihat jumlah gaji, jaminan dan fasilitas apa yang akan diberikan, perlindungannya juga. Ini yang butuh proses. Prosesnya antara satu hingga dua bulan sudah berangkat,” terangnya.(ris)