Jadi Prioritas, Penurunan Kemiskinan Ekstrem di Sektor Pertanian

0
H. Iswandi. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Intervensi penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi fokus perhatian utama dalam upaya percepatan penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB.

Sehubungan dengan itu, untuk meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem sektor pertanian TKPKD Provinsi NTB bersama BPS NTB menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema, “Kemiskinan Ekstrem di Sektor Pertanian” melalui kolaborasi dengan TNP2K.

Seminar dibuka Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, Dr. Ateng Hartono, SE, M.S, menghadirkan sejumlah pemateri. Diantaranya,  Kepala Bappeda NTB Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si, Dr. Ardi Adji, M.Si dan Dr. Meindra Sabri, S.Si, M.SE dari BPS RI. Hadir juga pemateri dari akademisi Unram, Dr. Ketut Budastra dan Dr. Iwan Harsono (Tim Ahli TKPK NTB).

Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si mengatakan,  sektor pertanian mendominasi  kemiskinan ekstrem di NTB. Penduduk miskin yang bekerja sebagai buruh tani/perkebunan dan sebagai petani/pekebun terbanyak berada di Kabupaten Lombok Timur. Adapun permasalahan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah NTB diantaranya, belum tersedia kelembagaan penanggulangan kemiskinan di tingkat desa, inisiasi inovasi yang dikembangkan pada level provinsi belum optimal implementasinya di tingkat desa.

Meski demikian lanjut Iswandi berbagai inovasi dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan di NTB. Diantaranya inovasi gerakan Desa Gemilang, penanggulangan kemiskinan berbasis desa, inovasi Gerakan Multi Pihak Penanggulangan Kemiskinan (GMP-PK) dan membangun sistem pendataan kemiskinan desa.

Persoalan kemiskinan, lanjut mantan Kepala Bappenda NTB ini, permasalahan di NTB saat ini terkait isu pembangunan manusia yang berkait dengan kemiskinan dan stunting. Untuk itu skenario penurunan kemiskinan satu digit dilakukan melalui program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Program Tepat Sasaran (PKH, GMP-PK, Kabupaten/Kota/Desa). Aset penghidupan (Finansial melalui intervensi Perbankkan, Fisik/Infrastruktur (Kementerian/Lembaga), Lingkungan Alam (Pemdes), Sosial (badan Usaha), manusia (Masyarakat).

“Selain itu kita juga lakukan peta jalan Sistem Informasi Desa (SID) bagi penanggulangan kemiskinan. Seperti peningkatan kualitas tata kelola Pemdes adalah satu fokus perhatian Pemprov NTB. SID mendukung perencanaan pembangunan, keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.  Pemprov NTB menargetkan SID diterapkan di seluruh desa dan diintengrasikan di Provinsi dan Kab/Kota pada akhir 2023,” ujarnya.

Dikatakan, data dan informasi merupakan salah satu kunci peningkatan pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik di desa. Desa punya posisi strategis dalam pelayanan publik dan pelayanan dasar. Penguatan SID berkontribusi pada penguatan NTB Satu Data.

Iswandi berharap perbaikan tata kelola sektor pertanian yang mengarah pada peningkatan pendapatan sehingga mengurangi beban petani. Penguatan sistem pendataan kemiskinan desa secara terintegrasi dengan SID.

Perluasan dan peningkatan gerakan multi pihak dengan  pendekatan penanggulangan kemiskinan multi dimensi dan pendampingan BPS melalui Desa Cinta Statistik (Desa Cantik)  dalam implementasi sistem pendataan kemiskinan desa. (r)