Instruksi Pusat, NTB Tutup Sementara Penempatan PMI ke Malaysia

0
Kadisnakertrans NTB I Gede Putu Aryadi. (ist/Disnakerans)

MULAI tanggal 13 Juli 2022, Pemerintah Indonesia menghentikan sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Keputusan ini diambil lantaran Pemerintah Malaysia melanggar perjanjian, yakni tetap melakukan perekrutan melalui System Maid Online (SMO), yaitu sistem rekrutmen pekerja secara daring.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos.MH menegaskan, langkah tegas Pemerintah Indonesia untuk penghentian proses job order  baru, disebabkan sikap Pemerintah Malaysia yang dinilai melanggar perjanjian (MoU) yang telah disepakati pada 1 April 2022.

Sebelumnya, MoU tentang Penempatan dan Perlindungan PMI di Malaysia disepakati dilakukan melalui One Channel System (OCS) yang di dalamnya sudah mengakomodir job order, proses penempatan dan fasilitas tempat kerja. Sistem ini menjadi satu-satunya mekanisme yang sah untuk merekrut dan menempatkan pekerja migran sektor domestik asal Indonesia di Malaysia.

“Tetapi Pemerintah Malaysia melanggar dengan masih melakukan perekrutan melalui System Maid Online (SMO) yaitu sistem rekrutmen pekerja secara online.

Perekrutan melalui sistem tersebut disinyalir membuat PMI rentan dieksploitasi dan jelas melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran,” tegas Gede Aryadi.

Alasannya, SMO itu membuat PMI masuk ke Malaysia dengan menggunakan visa turis yang kemudian diubah menjadi visa kerja saat direkrut. Mereka bekerja tanpa melalui pelatihan, tidak memahami kontrak kerja, tidak ada kejelasan mengenai gajinya berapa, majikannya siapa, juga tidak ada kejelasan tentang fasilitas, hak dan perlindungan yang mereka dapatkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KBRI di Malaysia, ditemukan ratusan PMI sektor domestik bermasalah akibat perekrutan sistem SMO ini. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mengambil sikap, sebelum perbaikan sistem di Malaysia. “Maka seluruh proses penempatan ditutup sementara,” tegasnya.

Pengalaman sebelumnya, banyak PMI yang bekerja melalui sistem ini mengalami kasus gaji tidak dibayar, disiksa, dikurung di kandang anjing. Parahnya, ketika sakit dibuang di jalan. “Ini kan pelanggaran HAM sebenarnya,’’sesal Gede.

Rentan eksploitasi itu karena para PMI bekerja tanpa perjanjian kontrak kerja, sehingga majikannya dengan gampang berdalih.

‘’Malah mereka bisa menuntut balik karena PMI tersebut berada di negaranya secara ilegal,’’ ujarnya.

Karena itu Gede setuju dengan keputusan pemerintah untuk menutup sementara pengiriman PMI ke Malaysia.

“Kami prinsipnya akan mengikuti arahan Pemerintah Pusat. Menurutnya SMO merupakan sistem yang cukup rentan mengekploitasi pekerjanya dan disinyalir termasuk praktik perdagangan manusia,” paparnya.

Dalam hal ini pihaknya ikuti arahan pemerintah. Karena  diinstruksikan ditutup, maka tegas akan ditutup.

‘’Untuk apa mengirim pekerja jika akhirnya menyengsarakan rakyat kami. Tidak ada pemerintah yang ingin melihat rakyatnya sengsara,’’ tegas Gede. (*)