Wacana Penghentian Pengiriman PMI ke Malaysia, Ribuan Calon PMI di Lobar dan Lotim Terancam Batal Berangkat

0
H. Sabidin (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Ribuan calon PMI asal Lombok Barat (Lobar) terancam batal berangkat, menyusul adanya rencana penyetopan atau penghentian pengiriman PMI oleh Pemerintah Indonesia ke Malaysia. Lantaran Pemerintah Malaysia, diduga melanggar MoU antara kedua belah pihak. Namun demikian, pihak Dinas Tenaga Kerja masih menunggu keputusan final dari pemerintah. Pihak Disnaker tetap melayani pengurusan berkas dari calon PMI yang datang memohon.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Lobar H. Sabidin mengatakan, terkait rencana penyetopan pengiriman PMI ke Malaysia, sampai saat ini belum ada surat resmi dari pusat. Saat ini sedang dilakukan rapat-rapat koordinasi terkait dengan wacana ini.  “Memang di situ ada permasalahan yang cukup penting. Artinya  Malaysia menerima PMI secara online tidak melalui prosedur yang ada, sesuai dengan kesepakatan dalam MoU. Sehingga Pemerintah Indonesia sangat keberatan,” tegas dia, Selasa, 19 Juli 2022.

Diakuinya, jika belum ada kesepakatan dijalankan, maka Pemerintah Indonesia akan menyetop pengiriman PMI ke Malaysia. Namun lagi-lagi ia menegaskan, hingga saat ini belum ada surat yang mengarah soal rencana penyetopan itu.  “Rabu nanti, secara teknis Pak Kabid akan berangkat ke Makassar terkait aturan ini,” jelasnya.

Dan beberapa pihak agen dari Malaysia, lanjut dia, sudah menghadap ke Bupati Lobar H. Fauzan Khalid. Mereka berjanji membenahi dan memperbaiki, pola penggajian dan penerimaan. Apakah pelayanan calon PMI di Kantor Disnaker tetap dilakukan?  Menurut dia, pelayanan tetap dilakukan. Bahkan rata-rata yang memasukkan berkas dari perusahaan-perusahaan itu, 50 orang per harinya. Terbanyak, kata dia, yang mau ke Malaysia. Hingga saat ini sebut dia, jumlah calon PMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia mencapai 1.112 orang.

Mengenai nasib mereka jika pemerintah menyetop pengiriman PMI, semuanya masih menunggu kebijakan berikutnya dari pemerintah.  “Kalau ke negara lain tetap ada pengiriman, seperti Hong Kong, Taiwan, dan Jepang. Tapi kebanyakan tujuan ke Malaysia yang paling banyak,”imbuhnya.

Kenapa Malaysia paling banyak? Karena memang ke Malaysia itu, yang tidak sekolah pun bisa masuk, karena pekerjaannya terbilang kasaran, sebagai buruh sawit. Berbeda dengan negara lain, terutama yang ke negara Asia, punya skill dan bisa berbahasa. “Sehingga harus belajar enam bulan dan dites langsung,” katanya.

Kondisi serupa juga terjadi di Lombok Timur (Lotim). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim mencatat data CPMI sejak Januari sampai Juni 2022 sebanyak 1.281 orang. Dari jumlah itu, 700 orang memilih mengadu nasib ke negara jiran Malaysia.

Kepala Disnakertrans Lotim, H. Supardi saat dikonfirmasi Selasa, 19 Juli 2022, mengaku, pihaknya belum menerima informasi resmi dari pemerintah pusat soal kebijakan penghentian sementara pengiriman PMI ke Malaysia. “Kita hanya tahu informasi dari media sosial dan media massa,” ucapnya.

Sampai saat ini, kata Supardi, proses perekrutan masih terus berjalan sembari menunggu surat dari pemerintah pusat. Informasi dari media, katanya, belum bisa dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Terlebih sebagian besar CPMI sudah melalui sejumlah proses untuk mempersiapkan keberangkatannya.

Disampaikannya, yang berproses adalah CPMI yang bakal berangkat dengan job order yang sudah jelas. CPMI berani berangkat legal melalui PPPMI ini, karena sudah mendapatkan informasi job order di Malaysia. Peranan Disnakertrans hanya memberikan rekomendasi pemberangkatan. (her/rus)