Tunggakan Pajak Randis di Dompu Capai 1.407 Unit

0
Operasi gabungan antara kantor Samsat, Polisi, TNI, Dinas Perhubungan dalam rangka ketertiban pada kepemilikan dokumen kendaraan dan kepatuhan pada keselamatan berkendaraan di depan Polsek Kota Dompu, Selasa, 19 Juli 2022.(Suara NTB/ist)

Dompu (Suara NTB) – Lebih dari setengah jumlah kendaraan dinas milik pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu menunggak pajak kendaraan bermotor. Tidak tertibnya penataan kendaraan dinas (Randis) menjadi salah satu pemicu menumpuknya tunggakan pajak.

Kepala Seksi Penagihan Kantor Samsat kabupaten Dompu, Siti Rohana, SE kepada Suara NTB, Selasa, 19 Juli 2022 mengakui  surat himbauan Sekda Dompu kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ASN lingkup Pemda Dompu tanggal 8 Juni 2022 lalu menyusul banyaknya randis yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Jumlah randis lingkup Kabupaten Dompu yang menunggak pajak 1.407 unit. Terdiri dari roda dua sebanyak 1.243 unit dan 164 unit kendaraan roda empat.

Diakui Rohana, sebelum surat edaran Sekda dikeluarkan, pihaknya melakukan koordinasi dan penagihan ke massing – masing OPD. Tapi randis tersebut banyak yang tidak ada sesuai alamat kendaraan. Seperti awalnya pada Dinas A, ketika ditelusuri, ternyata sudah tidak ada dan disebut ikut pindah bersama pejabatnya. “Di SKPD itu ternyata tidak tercatat, sehingga tidak jelas keberadaannya. Banyak yang seperti ini kita temukan,” kata Rohana.

BPKAD, lanjut Rohana, akan menkoordinir penataan randis agar bisa terdata dan terverifikasi seluruhnya. Setelah terdata dan terverifikasi, randis tersebut dituntut untuk dibayarkan pajaknya. “Pejabat pemegang randis yang tidak taat bayar pajak, disebut bakal akan dikenakan sanksi administrasi,” katanya.

Rohana mengatakan, pajak kendaraan bermotor ini menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah Provinsi (Pemprov), sebagai penunjang pembiayaan pembangunan dan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak khususnya Kabupaten Dompu. “Semakin besar realisasi pajak kendaraan Dompu, maka akan semakin besar dana bagi hasil pajak kendaraan yang akan diterima Dompu,” ungkap Rohana.

Tidak hanya randis, Samsat Dompu juga mendorong kendaraan luar NTB untuk segera dilakukan mutasi ke daerah. Harapannya, pajak kendaraan tersebut akan dapat dinikmati bagi pembangunan daerah. “Hampir lima puluh persen kendaraan yang lalu lalang di Dompu ini bernomor polisi luar daerah,” katanya.

Namun Samsat tidak memiliki kewenangan untuk menilang atau menegur kendaraan tersebut. Karena hingga saat ini, NTB belum memiliki regulasi bagi kendaraan luar NTB diwajibkan membuat laporan untuk mendapatkan ijin jalan seperti yang terjadi di Bali dan Sulawesi Selatan. “Ketika aturannya sudah ada, nanti teman – teman Polisi yang akan menindaknya,” terangnya. (ula)