Target Kemiskinan Jadi Satu Digit, Pemda Perlu Fokus Intervensi Petani dan UMKM

0
Mori Hanafi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah daerah disarankan melakukan intervensi yang cukup besar di kelompok petani dan pelaku UMKM dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di daerah ini. Terlebih jika NTB ingin menurunkan angka kemiskinan jadi satu digit di tahun 2023 mendatang.

Wakil Ketua DPRD NTB H. Mori Hanafi mengatakan, pentingnya memberi atensi khusus ke kelompok petani dan UMKM dalam upaya menurunkan angka kemiskinan lantaran jumlah mereka yang sangat besar di NTB, bahkan diklaim lebih dari 50 persen. Jika mereka sejahtera dengan dorongan program pemerintah, maka secara otomatis ekonomi mereka akan membaik dan angka kemiskinan akan bisa ditekan.

  “Kalu kita lihat petanya, bahwa penduduk kita yang paling banyak itu petani kemudian UMKM. Kalau petani sama UMKM digabung maka total angkatan kerjanya lebih dari 50 persen. Jika pendapatan mereka meningkat, maka laju penurunan angka kemiskinan akan bagus,” kata Mori Hanafi kepada Suara NTB, Selasa, 19 Juli 2022.

Ia mengatakan, naiknya harga komoditas pertanian seperti cabai, jagung, bawang merah sesungguhnya akan menguntungkan petani dan pada akhirnya membuat ekonomi mereka terangkat. Hal ini tentu akan mengeluarkan mereka dari status miskin.

“Biar sesekali bawang itu harganya tinggi, itu pasti akan berdampak, karena bawang ini milik petani.  Jadi uang yang beredar langsung di petani. Jika harga komoditas pangan stabil bahkan tinggi, penjualan ikan dan daging bagus, maka lebih dari 2 persen per tahun penurunan angka kemiskinan pun bisa,” ujarnya.

Adapun masyarakat NTB yang berprofesi sebagai ASN, aparatur negara, maupun mereka yang bekerja di sektor jasa jumlahnya di NTB tak banyak, atau diprediksi sekitar dari 10 persen saja. Sehingga dampak bagi pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlalu signifikan meskipun pendapatan mereka terjadi peningkatan setiap tahun.

“Kelompok masyarakat ini memiliki pendapatan yang naik setiap tahun, namun jumlah kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas ini hanya sekitar 10 persen, sehingga dampaknya tidak besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena persentasenya sedikit. Karena itulah atensi terhadap petani dan UMKM menjadi sangat penting” katanya.

Sebelumnya Kepala Bappeda Provinsi NTB Dr. H. Iswandi mengatakan penanggulangan kemiskinan memang menjadi atensi serius Pemprov NTB dalam dua tahun kedepan. Terlebih penanganan masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem menjadi fokus perhatian Pemprov untuk segera dientaskan dengan sejumlah upaya yang sedang dilakukan.

Iswandi mengatakan, kemiskinan esktrem adalah golongan penduduk yang memiliki pendapatan yang setara dengan 1,9 Dolar Amerika per hari per kapita. Sehingga diperkirakan jumlah pendapatan mereka sekitar Rp 358 ribu per bulan.

Iswandi mengatakan, penanganan kemiskinan di Provinsi NTB menjadi perhatian, terlebih NTB menargetkan di tahun 2023 mendatang angka kemiskinan di daerah ini turun menjadi satu digit. Sebab angka kemiskinan NTB berdasarkan data bulan Maret 2022 sebesar 13,68 persen persen atau masih di angka dua digit. Penanggulangan tingkat kemiskinan dan miskin ekstrem membutuhkan data penduduk miskin level mikro rumah tangga yang secara terus menerus perlu dimutakhirkan agar tepat sasaran.(ris)