Izin Pertambangan Non Logam Dikembalikan ke Daerah

0
Zainal Abidin. (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) – Izin-izin pertambangan dikembalikan ke daerah, menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 1.E/HK.03/MEM.B/2022, pemerintah daerah diberi kesempatan melakukan transisi atau persiapan hingga Agustus 2022 untuk menyiapkan pola perizinan tambang rakyat seperti penambangan batu, pasir.

Pemerintah Provinsi NTB sudah menyiapkan sistem perizinan yang efektif untuk Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) setelah pemerintah pusat mengembalikan kewenangan izin IUPR ke daerah. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, Zainal Abidin, menjelaskan dalam masa transisi ini, IUPR yang sudah diurus ke pemerintah pusat melalui Online Single Submission (OSS), tetap diterbitkan izinnya oleh pemerintah pusat, sedangkan pengusaha yang hendak mengurus izin baru dapat mengajukan izin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Dinas ESDM sebagai pemberi rekomendasi.

Setelah diserahkan kewenangan perizinan pertambangan non logam ini ke daerah, Zainal mengatakan, perizinan akan dibuat secara efektif sehingga izin bisa lebih cepat dikeluarkan tetapi tetap memperhatikan aspek penting seperti dampak lingkungan dan status wilayah yang diajukan sebagai kawasan tambang.

“Kami di ESDM memiliki wewenang memberikan rekomendasi, terbitnya izin tetap di DPMPTSP, kembalinya wewenang ke Provinsi memungkinkan kami bergerak cepat melakukan verifikasi ke lapangan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SOP) yang berlaku. bisa lebih cepatlah izin-izinnya terbit,” demikian Zainal, Selasa, 19 Juli 2022.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat, hingga 2021 jumlah lokasi pertambangan batu bangunan mencapai 82 lokasi, penambangan pasir 73 lokasi, tanah urug 46 lokasi, batu apung 16 lokasi, dan batu kapur dua lokasi. Lokasi tambang tersebut paling banyak di kabupaten Lombok Timur, kemudian Sumbawa, Lombok Barat, Dompu, Bima, Sumbawa Barat. (bul)