Empat Komoditas Menonjol

0
H. Abdul Azis (Suara NTB/alfan)

BADAN Pangan Nasional (Bapanas) akhirnya menyetujui Harga Acuan Pembelian (HAP)atau Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk jagung di Indonesia setelah adanya usulan resmi dari Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah terkait perlunya penyesuaian harga jagung petani.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi NTB, H. Abdul Azis, SH, MH mengatakan, Gubernur telah meminta revisi HPP yang sebelumnya Rp 3.150 per Kg berdasarkan Permendag Nomor 7 tahun 2020 menjadi Rp 4.400. Angka itu berdasarkan kajian dan analisa berbagai pihak seperti Distanbun, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, BPTP, akademisi/praktisi, dan Bulog NTB.

Terkait dengan usulan itu, Bapanas di akhir pekan kemarin telah mengundang DKP NTB, perwakilan pengusaha ayam petelur dari sejumlah daerah,  pengusaha pakan ternak, Koperasi dari Blitar, Koperasi dari Kendal dan pihak terkait lainnya untuk mendiskusikan masalah harga jagung ini. Pembahasannya diklaim cukup alot sebelum akhirnya disepakati harga jagung Rp 4.200 per Kg.

“Di sana kita sampaikan bahwa NTB adalah sentra pangan nasional. Dari 12 komoditas pangan itu, NTB ada empat yang paling menonjol yaitu padi, jagung, bawang dan cabai. Jagung di NTB surplus, dan bisa mendistribusikan ke pengusaha ayam petelur dan lainnya-lain. Sehingga harga jagung ini mempengaruhi harga ayam dan telur,” terang H. Abdul Azis kepada Suara NTB, Selasa, 19 Juli 2022.

Oleh karena itu, Pemprov NTB mengingkan agar ada keuntungan yang bisa dinikmati oleh petani jagung sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat. Di sisi lain para suplayer juga bisa mengambil untung, termasuk para pengusaha peternak ayam juga mendapatkan margin keuntungan dari usaha ini.

‘’Jangan salah satu sektor itu ego, sebab jika ego, maka salah satu pihak  dirugikan, harus semua tersenyum, sehingga muncul harga Rp 4.200 per Kg,’’ ujarnya.

Ia mengatakan, secara resmi ketentuan terkait HAP jagung yang terbaru ini belum diterapkan di lapangan, sebab terlebih dahulu harus diputuskan oleh Kepala Bapanas sebagai ganti dari Permendag No 7/2020 yang mengatur tentang harga jagung sebesar 3.150 Per Kg. Sejak terbentuknya Bapanas ini, lembaga baru ini mengambil alih kewenangan tiga kementerian yang berkaitan dengan pangan, salah satuanya Kementerian Perdagangan.

‘’Sedang menunggu keputusan Kepala Badan Pangan Nasional, itu sudah kita putuskan bersama stakeholder, namun secara resmi belum. Yang pasti draf keputusannya sudah ada,’’ ujar Azis.

Di tahun 2021, realisasi produksi jagung di NTB mencapai 1,22 juta ton, sementara di tahun 2022 ini angka sementara baru  47 – 58 ribu ton dengan konsentrasi terbanyak di Pulau Sumbawa, baik di Kabupaten Sumbawa, Dompu maupun Bima. Saat ini terlihat masih banyak stok jagung di gudang para offtaker lantaran masih terkendala pada distribusi atau pengapalan.

‘’Berdasarkan pengamatan saat kami melakukan survei di lapangan, jagung ini masih banyak di gudang. Gudang offtaker ini penuh. Mereka menyetok dari petani. Kendalanya didistribusi atau perkapalan. Itulah yang menjadi kendala,” terangnya.

Para petani juga ada yang menyimpan hasil panen jagungnya sembari menunggu harga jual yang lebih tinggi. Adapun harga jagung di gudang saat ini sekitar Rp3.800 per Kg, seperti yang terpantau di Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa. Jika harga gudang Rp 3.800 per Kg, artinya ongkos distribusi ditanggung oleh petani atau pihak pengumpul.

“Kita berharap offtaker bisa menyerap jagung petani dengan maksimal, dan jagung yang tersimpang di gudang bisa tersalurkan kepada konsumen, baik kepada peternak maupun kepada pabrik pakan ternak,” tambahnya.

Ia kembali menjelaskan bahwa sesuai Permendag No 7/2020, HAP jagung Rp 3.150 Per Kg. Namun karena harga ini sudah berlangsung dua tahun, sehingga perlu adanya penyesuaian harga jagung.

“Usaha jagung ini dengan hasil antara lima sampai tujuh ton per hektar, itu ada masuk ( keuntungan-red), namun sedikit jadinya. Sehingga kami mencoba mengusulkan bahwa HAP jagung itu perlu dinaikkan, sehingga ada peningkatan kesejahteraan di tingkat petani,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah secara resmi telah menandatangani dan mengirim surat bernomor 521/230/SEK-DKP tertanggal 8 Juli 2022 tentang Permintaan Revisi atas HAP atau HPP di tingkat petani Kepala Bapanas.

Gubernur menilai bahwa biaya produksi petani telah naik cukup tinggi. Sehingga HPP Rp 3.150 per Kg sudah tidak relevan. Tentu ideal jika dinaikan pada angka lebih dari Rp 4000 per Kg. Hal itu disebabkan adanya kenaikan pada komponen biaya produksi jagung. Baik pada biaya jasa maupun biaya kebutuhan lainnya seperti obat-obatan dan pupuk.

Pihaknya pun saat ini mengaku sedang terus mendorong pihak BUMN (Bulog) maupun swasta, untuk melakukan pengambilan secara langsung jagung petani dengan skema bisnis to bisnis (B2B). Dengan tujuan menyerap jagung di Provinsi NTB yang saat ini berdasarkan data masih ada stok sekitar 300.000 ton.

“Kita akan dorong terus Bulog dan perusahaan pakan ternak dari berbagai daerah untuk melakukan penyerapan jagung di NTB. Hal itu untuk meningkatkan permintaan jagung. Sehingga, dengan banyaknya pembeli, diharapkan harga jagung akan dapat stabil,” kata Gubernur.(ris)