Retribusi Parkir, Dishub Hanya Sanggup Penuhi Rp9 Miliar

0
Seorang jukir duduk santai di atas motor milik pengunjung di Pasar Cakranegara, pekan kemarin. Dinas Perhubungan Kota Mataram hanya sanggup  memenuhi target parkir Rp9 miliar tahun ini. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Capaian retribusi parkir tepi jalan umum selalu menjadi sorotan setiap tahunnya. Selain target yang tidak pernah terpenuhi, juga masih adanya indikasi kebocoran. Tahun ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram hanya mampu menyanggupi realisasi Rp9 miliar dari target Rp28 miliar lebih.

Kepala Dishub Kota Mataram, Drs. Muhammad Saleh menjelaskan, evaluasi terhadap capaian retribusi parkir tepi jalan di semester pertama baru mencapai 13 persen lebih atau Rp3,7 miliar. Meskipun telah melampaui target dibandingkan capaian di tahun 2021, pihaknya hanya sanggup memenuhi capaian Rp9 miliar dari target Rp28 miliar lebih. “Kemungkinan kita hanya mampu Rp9 miliar tahun ini,” kata Saleh dikonfirmasi pekan kemarin.

Dishub mengurungkan diri mengajukan revisi atau perubahan target retribusi parkir yang ditetapkan sebelumnya. Saleh mengkhawatirkan, akan mengganggu postur belanja daerah. Target yang ditetapkan Rp28 miliar dengan asumsi bahwa ada kenaikan tarif.

Dengan kondisi saat ini, pihaknya ingin memperkuat sistem non tunai. Dengan sistem non tunai terbukti mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). “Perlu diperkuat itu, sistem non tunai terbukti tahun lalu bisa mendongkrak,” jelasnya.

Pihaknya menyusun skenario memperkuat sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan infrastruktur pendukung lainnya, meskipun jumlah koordinator lapangan dimiliki tersisa delapan orang. Tetapi dari sistem teknologi informasi yang dimiliki bisa membantu memantau tingkat disiplin juru parkir (jukir).

Ia menyebutkan, jukir yang menggunakan sistem non tunai atau barcode 706 titik dari 741 titik di Kota Mataram. Hanya saja, sistem bergilir parkir tepi jalan mengganggu pendapatan dengan sistem non tunai. Idealnya, jukir yang melakukan taping 500 per hari. Saat ini, baru 350 jukir yang taat taping. Hal ini perlu dilakukan pendisiplinan melalui penertiban dan penindakan. “Setiap hari ada saja yang tapping,” sebutnya.

Selain itu, kekurangan bayar jukir juga menjadi atensi. Pihaknya akan semakin menggencarkan penertiban, sehingga semakin berkurang jukir menyetor pendapatan ke kas daerah. (cem)