Konflik Lahan Hutan Sekaroh, KTH Pink Lestari akan Lapor KPK

0
Kawasan Pink Lestari (Suara NTB/ist)

Selong (Suara NTB) – Konflik lahan di dalam kawasan Hutan Lindung Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lotim berbuntut panjang. Kelompok Tani Hutan Pink Lestari siapkan laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengelola kawasan pantai Pink seluas 3,7 hektare yang mengantongi izin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) itu mensinyalir adanya praktik mafia tanah dalam kawasan hutan negara tersebut.

Hal ini disampaikan Ketua KTH Pink Lestari, Ahmad Turmuzi saat diwawancarai Sabtu, 16 Juli 2022. Diketahui, di dalam kawasan seluas 3,7 ha yang sah menjadi hak kelola KTH Pink  Lestari ada Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas 1,5 ha. Akibat klaim yang tumpang tindih ini membuat pihak KTH kesulitan melakukan pengembangan.

Menjadi pertanyaan besar pengelola wisata Pantai Pink ini, kenapa tak kunjung dibatalkan semua sertifikat dalam kawasan hutan tersebut. Diakui ada dua putusan hukum atas kasus lahan Sekaroh tersebut. Pertama, Kasasi Tipikor dimenangkan Kehutanan dan meminta segera dilakukan pembatasan 29 unit SHM di dalam kawasan hutan. Sebanyak 28 sudah dibatalkan berdasarkan putusan hukum tetap Pengadilan Tipikor, satu SHM tertunda pembatalannya karena adanya putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

KTH Pink Lestari meminta BPN segera membatalkan saja karena sudah jelas putusan hakim. Keraguan BPN Lotim membatalkan sangat dipertanyakan.  Karenanya, Pink Lestari ingin lebih detail mengetahui hal tersebut. “Kita mau dalami lewat KPK yang mengerti masalah hukum,” ucapnya.

Turmuzi mengaku sudah komunikasi dengan pihak Kementerian LHK. Sudah juga minta izin kepada Dinas Kehutanan dan KPH Rinjani Timur soal langkah hukum yang ditempuhnya. Katanya hal itu dimaksud biar jelas kepastian hukum atas kawasan yang dikelolanya.

“Dalam waktu dekat ini kita ajukan, kami sudah siapkan dokumen, sudah siapkan draft pengaduan dan nanti akan minta ada pendampingan hukum,” terangnya.

KPK diharapkan dapat menelusuri apakah ada dugaan praktik mafia tanah. Siapa di balik adanya SHM di dalam kawasan hutan lindung tersebut.

Selain ke KPK, KTH Pink Lestari juga akan mengadukan masalah lahan Sekaroh tersebut ke Ombudsman. Kepada Ombudsman kaitkan dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah dalam hal ini BPN yang tak kunjung membatalkan sertifikat. Dipertanyakan, kenapa masih ada keraguan BPN.

Kepala KPH Rinjani Timur, Mustara Hadi mengakui masih adanya sertifikat hak milik dalam kawasan. SHM itu masih ada karena adanya putusan PTUN. Bagi KPH berharap sertifikat tersebut dapat dibatalkan saja oleh BPN. Pihak KPH pun sudah melayangkan surat ke BPN dan minta petunjuk ke Kejaksaan Negeri.

Sementara itu, Kepala BPN Lotim, H. Harun menegaskan adanya dua putusan hukum antara PTUN dengan Pengadilan Tipikor itu sama-sama kuat. BPN tidak berani gegabah. Ada mekanisme yang harus dilewati sebelum melakukan pembatalan. (rus)