APPMI dan Pemprov NTB Minta Perusahaan Sawit Malaysia Bersama Cegah PMI Ilegal

0
Ketua APPMI, H. Muazzim Akbar saat berdialog dengan para PMI di tengah ladang sawit, memastikan fasilitas kerja yang diterima para PMI. (Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – Persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal asal NTB tak kunjung usai. Tidak saja terbatas pada kasus pemberangkatan secara non prosedural, tapi lewat pemberangkatan prosedural pun masih membuka peluang untuk melahirkan PMI ilegal.

Dalam rangka itu, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersama Asosiasi Pengusaha Pekerja Migran Indonesia (APPMI). Melakukan lawatan ke Malaysia untuk bertemu langsung dengan sejumlah pihak perusahaan yang mempekerjakan PMI asal NTB dan mencari solusi menekan lahirnya PMI ilegal yang berangkat secara prosedural.

Dalam lawatan ke Malaysia tersebut dari tanggal 13-14 Juli 2022, Disnakertrans dan APPMI yang membawa sejumlah jurnalis dari forum wartawan parlemen NTB turun langsung ke dua lokasi ladang perusahaan sawit milik perusahaan Koperasi Ladang Berhard dan Sime Darby Plantation. Melihat langsung dari dekat kondisi para PMI asal NTB di lokasi kerjanya.

Ketua APPMI, H. Muazzim Akbar bersama Kadisnakertrans Pemprov NTB, I Gede Putu Aryadi kepada kedua perusahaan sawit terbesar di Malaysia itu menyampaikan bahwa tidak sedikit PMI yang berangkat kerja secara legal. Tapi setelah sampai di tempat kerja mereka kemudian melarikan diri untuk pindah tempat kerja. Maka PMI yang seperti itu akan otomatis menjadi ilegal.

Nah kenapa itu bisa terjadi, tentu hal ini yang harus kita pikirkan bersama. Apakah fasilitas atau tidak sesuai dengan kontrak karena faktor fasilitas kerja, gaji atau upah, atau ada hal lain,” ucap Muazzim.

Muazzim pun meminta pihak perusahaan agar membuka ruang komunikasi dengan pekerja jika ada permasalahan untuk mencari solusi. Supaya pekerjaan tidak kabur dan kemudian menjadi PMI ilegal.

“Saya minta khusus pada korporasi, jika ada permasalahan agar ada komunikasi antar pekerja dengan majikan untuk diselesaikan agar pekerja tidak lari. Kalau ada warga pekerja punya masalah, agar koprasi hubungi pemerintah Indonesia, sebagai upaya kita memperkecil TKI ilegal,” tekan Muazzim di hadapan para pemilik perusahaan sawit.

Ditegaskan Muazzim belum lama ini Pemerintah Indonesia dengan Malaysia telah meneken MoU. Dalam perjanjian tersebut terdapat sejumlah klausul baru yang berorientasi pada perlindungan PMI. Mulai dari kepastian soal upah, kemudian fasilitas yang diberikan pada pekerja.

“Tujuan kedatangan kami ke sini untuk itu, mari kita bangun kemitraan yang baik. Kami jujur, kita sama-sama butuh, warga butuh, perusahaan juga butuh. Maka mari sama-sama kita saling perbaiki jika ada hal-hal yang masih kurung,” katanya.

Hal lain yang ditekankan Muazzim yakni jika ada PMI yang memperpanjang kontrak kerja, diharapkan pada pihak perusahaan untuk melaporkan hal itu pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia. Karena itu menyangkut perpanjangan asuransi PMI di Indonesia, jika tidak dilaporkan maka tidak akan diberikan asuransi lagi selam masa perpanjangan kontrak kerja tersebut.

“Kita punya komitmen untuk benar-benar melindungi WNI yang bekerja di luar negeri, baik dia meninggal, cacat, kecelakaan, atau tidak di gaji, kita siapkan asuransi. Maka apabila ada pekerja yang memperpanjang kontrak agar perusahaan menghubungi kedutaan agar pekerjaan mendapatkan asuransi. Kami berharap ada kerja sama yang baik antara kita,” tegasnya.

Sementara itu CEO Korporat Sime Darby Plantation, Tuan Roslin Azmy Hassan menyampaikan komitmen pihaknya untuk memberi fasilitas yang terbaik untuk pada pekerja. Khusus untuk menekan peluang pekerjaan yang kabur dan menjadi ilegal. Pihaknya telah menyediakan saluran komunikasi antara pekerja dengan perusahaan.

“Kami berikan ruang kebebasan PMI bersuara, untuk bergerak. Kami sediakan saluran komunikasi agar PMI mendapatkan suasana kerja yang nyaman, bisa mengadu, bisa konsultasi. Kami sangat terbuka menyampaikan permasalahan dan kami sangat komitmen untuk menyelesaikannya,” tegas Hassan.

Pihak Sime Darby Plantation juga tidak menahan dokumen para PMI, hal itu bagian dari upaya untuk meminimalisir PMI menjadi ilegal. “Di kami tidak ada lagi istilah penahanan dokumen, mereka memegang sendiri paspor, kami siapkan satu lemari besi masing-masing rumah tempat mereka menyimpan dokumennya. Paspor sepanjang masa dipegang TKI, tidak boleh dipegang siapapun,” pungkasnya. (ndi)