Sharing dengan 10 Kabupaten/Kota, Anggaran Pilgub NTB Bisa Lebih Hemat

0
Mori Hanafi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi NTB tahun 2024 dibebankan pada daerah. Namun sampai dengan saat ini perencanaan anggaran untuk perhelatan Pilgub tersebut belum dilakukan Pemprov NTB.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Mori Hanafi. Menurutnya sampai saat ini pihaknya di Badan Anggaran (Banggar) belum mengetahui detail perencanaan Pemprov terkait dengan pengalokasian anggaran Pilgub NTB 2024 tersebut.

“Sesungguhnya belum kita tahu bagaimana konsepnya, seperti apa polanya, sehingga terus terang belum bisa kita jawab,” ujar Mori pada Suara NTB, Jumat, 15 Juli 2022. Jika berkaca pada pelaksanaan Pilgub NTB 2018 lalu, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran Rp238 milyar lebih, yang diperuntukkan untuk KPU sebesar Rp167 miliar, kemudian Bawaslu NTB Rp41 miliar, dan untuk biaya pengamanan oleh Polda NTB sebesar Rp30 miliar.

Terkait itu, Mori pun memperkirakan kebutuhan anggaran Pilkada tidak akan jauh-jauh dari Pilgub 2018, sekalipun ada kenaikan tidak sampai akan signifikan sekali. Tapi melihat kondisi fiskal daerah yang masih belum sehat lantaran terdapat beban utang. Tentu alokasikan anggaran ratusan miliar untuk Pilgub tersebut tetap akan terasa berat.

“Katakanlah kalau anggaran untuk pilkada ini masih tetap seperti sebelumnya. Tapi sesungguhnya hitungan Pilkada besok ini kita bisa lebih murah, bisa berhemat karena disitu kan ada sharing anggaran dengan Kabupaten/Kota,” ungkap Mori.

Politisi Partai Gerindra itu melihat dengan kebijakan pelaksanaan pilkada serentak bisa menghemat anggaran cukup besar. Karena Pemprov NTB bisa melakukan sharing anggaran dengan 10 kabupaten/kota yang juga akan melaksanakan pilkada. “Katakanlah kalau kabupaten/kota bisa sharing anggaran masing-masing Rp10 miliar, kali 10 kan sudah 100 miliar. Berarti Provinsi bisa nanggung Rp100 miliar saja,” ujar Mori mengkalkulasi penghematan anggaran di Pilkada serentak 2024 nanti.

Namun terlepas dari itu Mori meminta Pemprov NTB untuk mulai menyusun roadmap mengenai persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 dari sekarang. Termasuk di dalamnya soal kebutuhan anggaran. “Disini perlu roadmap itu penting disiapkan, agar anggaran cadangan Pilkada tahun 2024 melalui Peraturan Daerah (Perda) dengan dua kali pembahasan APBD bisa dituntaskan,” pungkasnya. (ndi)