Bawaslu NTB Bekali Pengawas Partisipatif Mitigasi Kerawanan dan Risiko Pemilu

0
Muhammad Khuwailid (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Bawaslu Provinsi NTB telah banyak mencetak kader-kader muda untuk menjadi pengawas partisipatif lewat Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang diselenggarakan sejak tahun lalu. Mereka disiapkan untuk menjadi garda terdepan dalam mencegah potensi pelanggaran di tengah masyarakat pada pemilu 2024.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan pada kader-kader pengawas partisipatif tersebut. Memasuki tahapan pemilu 2024 ini, Bawaslu Provinsi NTB kembali membekali mereka dengan pengetahuan mitigasi kerawanan dan risiko tahapan Pemilu 2024.

“Dengan pengetahuan mitigasi kerawanan dan risiko tahapan pemilu ini, untuk optimalisasi peran kader pengawas partisipatif dari alumni SKPP,” ucap Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid, Kamis, 14 Juli 2022. Lebih lanjut disampaikannya, kader-kader pengawas partisipatif yang sudah dicetak Bawaslu ini diharapkan sebagai ujung tombak pengawasan pemilu di tengah masyarakat dengan pro aktif dalam memperkecil celah pelanggaran selama proses pelaksanaan tahapan pemilu 2024 dan membantu terciptanya pemilu yang jujur, adil dan berintegritas.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membekali kader-kader pengawas partisipatif dengan pengetahuan dan kapasitas mitigasi kerawanan dan risiko pada pemilu 2024. Agar mereka lebih maksimal dalam melakukan pengawasan partisipatif,” katanya.

Mitigasi risiko tahapan pemilu perlu dilakukan oleh penyelenggara pemilu serta kader-kader pengawasan partisipatif. Agar bisa memetakan dari sekarang potensi-potensi pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan pemilu 2024 mendatang. “Mitigasi pelanggaran pemilu dilakukan setiap tahapan yang rawan terjadinya pelanggaran seperti politik uang, pelanggaran netralitas ASN atau perangkat Desa. Kemudian potensi kerawanan pada data pemilih, logistik surat suara dan pelanggaran seputar pemasangan alat peraga kampanye,” ungkapnya.

“Seperti potensi kerawanan tinggi dari sisi pendaftaran pemilih. Melihat beberapa kasus pemilu terakhir banyak orang tidak dapat menyalurkan hak pilih. Alasannya karena administrasi kependudukan. Nah jaminan apa yang dapat diberikan pada setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan hak pilihnya,” sambung Khuwailid.

Kemudian salah satu tahapan yang memiliki kerawanan paling tinggi yakni pada masa kampanye. Lebih-lebih pada Pemilu 2024 mendatang masa kampanye di persingkat hanya menjadi 75 hari saja. “Problemnya adalah substansi kampanye yang jadi tahapan penyampaian visi misi kontestan dan menjadi media pemilih untuk menentukan pilihannya. Dengan waktu yang singkat itu mudahan cukup untuk edukasi pemilih dalam menentukan pilihannya. Kalau tidak maka di sana rawan politik transaksional,” pungkasnya. (ndi)