Wilayah Pertambangan Rakyat di Sekotong Disetujui Menteri ESDM

0
Wabup Lobar Hj Sumiatun bersama Kepala Dinas ESDM NTB saat sosialisasi dan launching WPR Blok Lemer dan Blok Simba di Kantor Camat Sekotong. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Usulan Dinas Pertambangan Provinsi NTB terhadap Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di dua blok di wilayah Sekotong disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Persetujuan tersebut tertuang dalam SK Menteri ESDM RI Nomor 89.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang wilayah pertambangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB Ir. Zainal Abidin saat acara sosialisasi dan launching Wilayah Pertambangan Rakyat Blok Lemer dan Blok Simba di Kantor Camat Sekotong, Selasa, 12 Juli 2022.

Menurut Zainal Abidin, Kementerian ESDM saat ini baru memberi persetujuan terhadap dua blok WPR yang berada di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Dua blok tersebut adalah Blok Lemer dan Blok Simba. Ia mengatakan bahwa masih ada 17 blok WPR di wilayah Sumbawa yang belum disetujui oleh Kementerian ESDM.

Ia mengatakan bahwa ini adalah perjuangan yang dilakukan oleh provinsi sehingga usulan blok WPR tersebut dapat disetujui. “Perjuangan kita dari awal sampai saat ini dalam menetapkan wilayah pertambangan rakyat belum berakhir. Hal tersebut dikarenakan minimnya blok yang baru ditetapkan oleh menteri, yaitu 2 blok sedangkan 17 blok lainnya yang berada di daerah Sumbawa belum ditetapkan,’’ujarnya.

Zainal mengatakan bahwa hal tersebut tentu menjadi perhatian bagi penambang-penambang wilayah Sumbawa karena hal tersebut dibutuhkan demi kelancaran proses penambangan. Ia menambahkan, bahwa proses ini terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB karena menjadi kebutuhan masyarakat. Ia juga mengatakan bahwa izin pertambangan ini harus sesuai dengan koordinat yang telah ditetapkan. “Izin Wilayah Pertambangan Rakyat tadi tidak boleh keluar dari koordinat yang telah ditetapkan” ujarnya

Ia juga mengatakan bahwa pihak provinsi dalam hal ini Dinas ESDM akan terus melakukan pemantuan atas aktivitas ini. Selain itu pihaknya juga akan melihat dan mengamati pengelolaan pertambangan yang dilakukan oleh perorangan dan koperasi. Koperasi diperbolehkan mengelola lahan maksimal sebanyak 10 hektar.

Sementara untuk perorangan diperbolehkan maksimal 5 hektar. Untuk kedalaman, WPR diperbolehkan menambang hingga kedalaman 100 meter dari permukaan tanah. Dalam kesempatan ini ia juga menyampaikan bahwa penentuan blok dilakukan oleh masyarakat sendiri dan koperasi. Pihak Dinas ESDM NTB hanya menyampaikan usulan izin WPR kepada Kementerian ESDM yang kemudian diproses oleh Kementerian ESDM.

“Kewenangan izin ada di Kementerian ESDM kami di provinsi hanya mengusulkan ke Kementerian ESDM untuk memperoleh izin. Nantinya apabila dikelola oleh koperasi. Teknis tambang, tenaga ahli lingkungan yang paham lingkungan,’’ ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Lobar Hj. Sumiatun berharap agar izin WPR dari Kementerian ESDM melalui Dinas ESDM dapat bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu ia juga berharap agar WPR ink dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga dapat lebih sejahtera.

Wabup juga berharap agar dalam pelaksanaan WPR ini bisa tetap mendapatkan pengawasan dan masukan daru Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, maupun dari GOLD ISMIA. “Kami ingin tetap ada pengawasan dan masukan dari Pemerintah Pusat, Pemprov NTB dan GOLD ISMIA agar WPR ini tetap aman. Kami ingin masyarakat sejahtera dengan aman bukan terancam oleh bahaya yang tidak disadari. Karenanya kami minta ini terus diawasi oleh pihak terkait,’’ ujarnya. (her)