Pemkot akan Pangkas Jatah BBM Randis

0
H. Effendi Eko Saswito. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram segera melakukan rasionalisasi terhadap penggunaan bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas (randis) pejabat. Kebijakan ini seiring peralihan BBM subsidi ke non subsidi oleh pemerintah pusat. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir membengkaknya anggaran.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito mengakui, sebagian randis milik pejabat di lingkup Pemkot Mataram masih menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite. Kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan penerapan program subsidi tepat untuk penyaluran BBM kepada masyarakat tidak mampu akan segera dilakukan penyesuaian. “Yang masih ada sekarang ini kita selesaikan dulu semuanya,” kata Eko.

Seluruh randis pejabat ditegaskan Sekda, sudah tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. BBM subsidi menjadi hak masyarakat miskin. Adapun peralihan dari subsidi ke non subsidi akan segera dilakukan rasionalisasi. Kebutuhan anggaran untuk BBM non subsidi akan lebih besar dibandingkan dengan subsidi. Skenarionya akan diatur yakni, pemangkasan jatah BBM bagi pejabat atau ditetapkan dengan konsekuensi anggaran belanja BBM akan meningkat. “Jadi tidak semua kendaraan dinas pejabat ini menggunakan subsidi. Ada sebagian kecil memang masih gunakan jenis Pertalite,” sebutnya.

Skenario peralihan ini belum bisa dilakukan meskipun kebijakan program tepat subsidi mulai diluncurkan pemerintah pusat. Hal ini berkaitan dengan anggaran daerah. Kendati demikian lanjut Sekda, pemangkasan jatah BBM randis pejabat tidak berpengaruh. Pasalnya, mobilitas pejabat di Kota Mataram tidak terlalu jauh dibandingkan kabupaten/kota lainnya di NTB. “Nah, kalau jatah BBM kurang hafal. Yang jelas kita akan lakukan rasionalisasi terhadap jatah BBM pejabat,” ujarnya.

Anggota Komisi VII DPR RI Hendrik Halaman Situmpol telah meminta kepada Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, agar kendaraan dinas pejabat tidak lagi menggunakan BBM subsidi. Jatah subsidi hanya diberikan kepada masyarakat tidak mampu. Penerapan aplikasi MyPertamina yang diluncurkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan program subsidi tepat sasaran. (cem)