Pemprov NTB Ingin Pastikan PMI di Malaysia Mendapat Perlindungan

0
I Gede Putu Aryadi (Suara NTB/ist)

Kuala Lumpur (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) ingin memastikan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB telah mendapatkan perlindungan yang baik sesuai dengan kesepakatan pemerintah Indonesia dan Malaysia beberapa waktu lalu.

Terkait dengan hal tersebut, Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi , S.Sos.MH bersama dengan Asosiasi Pengusaha Pekerja Migran Indonesia (APPMI) NTB berangkat ke Malaysia untuk berdiskusi secara langsung dengan perusahaan penempatan PMI dan melakukan pertemuan dengan KBRI di Malaysia.

Dari jadwal yang ada, Disnakertrans dan APPMI pada Rabu, 13 Juli 2022 hari ini akan mengunjungi Pulau Carey Perusahaan Sime Darby Plantation, untuk selanjutnya mengungjungi Tradewinds Plantation

dan menggelar pertemuan dengan KBRI pada esok harinya.

Kepala Disnakertrans Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi mengatakan, beberapa waktu lalu ada lima perusahaan asal Malaysia telah menemui Gubernur untuk meminta izin melakukan perekrutan di daerah ini setelah ditandatanganinya MoU antara Indonesia dan Malaysia tanggal 1 April 2022.

Pemberangkatan PMI asal NTB pasca lahirnya MoU kedua negara sudah mulai dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Untuk memastikan seluruh PMI mendapatkan perlindungan, upah yang sesuai dan fasilitas yang memadai, maka Disnakertrans bersama asosiasi pengusaha melakukan pengamatan secara langsung ke daerah penempatan.

“Pak Gubernur memerintahkan kepada saya untuk memastikan bahwa PMI kita yang akan ditempatkan di Malaysia itu benar-benar berkompeten, fasilitas apa yang akan didapatkan, serta bagaimana perlindungannya,” ujar Aryadi kepada Suara NTB, Selasa (12/07) kemarin.

Pihaknya ingin melihat komitmen perusahaan di Malaysia terkait dengan beberapa aspek tersebut. Pasalnya jumlah warga NTB yang sedang bekerja  di sana cukup banyak.

Misalnya data Penempatan PMI luar negeri asal NTB tahun 2017 menunjukkan jumlah penempatan PMI keluar negeri asal NTB sebanyak 25.787 orang yang bekerja di negara Malaysia, tahun 2018 sebanyak 26.662 orang, dan tahun 2019 sebanyak 23.843 orang yang bekerja di negara Malaysia.

Untuk diketahui, dalam MoU antara  Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Dato’ Sri M. Saravanan telah disepakati soal penempatan PMI berbasis one channel system atau sistem satu kanal.

Menurutnya, MoU yang ditandatangani oleh kedua negara mencakup semua jenis PMI, baik sektor domestik seperti penatalaksana rumah tangga maupun sektor pekerja perkebunan yang selama ini paling banyak diminati oleh warga NTB.

“Melalui satu kanal itu kita bisa pantau agar tak ada PMI yang berangkat melalui jalur non prosedural, semuanya harus melalui prosedur,” ujarnya. (ris)