Lobar Tolak Kebijakan Penghapusan Subsidi Pupuk

0
Lalu Winengan (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) RI menetapkan mulai 1 Juli 2022, menghapus sejumlah penjualan pupuk subsidi bagi petani. Artinya, penyaluran pupuk subsidi untuk beberapa jenis dihentikan mulai 1 Juli 2022. Jenis pupuk subsidi yang dicabut tersebut dan dikenakan harga non subsidi, di antaranya ZA, SP-36, Organik Granula.

Kebijakan inipun mendapatkan reaksi dari daerah. Termasuk Lombok Barat menolak kebijakan yang dinilai tak pro terhadap petani tersebut. “Kalau pemerintah menghapus subsidi pupuk, maka pemerintah juga harus menghapus lahan pertanian abadi atau bekelanjutan. Berimbang kan. Supaya petani bebas menjual lahannya, sehingga Lobar ini tidak lagi menjadi lumbung pangan nasional. Kami tolak itu (kebijakan penghapusan),” tegas Kadis Pertanian Lobar H. Lalu Winengan, Selasa, 12 Juli 2022.

Pihaknya berharap agar kebijakan pemerintah berimbang, kalau menarik subisidi sejumlah pupuk, maka juga meniadakan lahan pertanian abadi. Sebab kalau subsidi dihapus, maka petani semakin susah. Sehingga tak ada pilihan lain bagi mereka selain menjual lahan mereka. Karena itulah, lahan abadi juga sebaiknya ditiadakan oleh pemerintah. Lebih-lebih pihaknya akan melakukan program Indeks Penanaman (IP) 400, artinya penanaman empat kali musim tanam dalam setahun. Sebelumnya, belum berani diterapkan di Lobar, karena selama ini IP petani rata-rata tiga kali setahun atau IP300.

Adanya program ini, maka pemerintah harus bertanggung jawab membantu petani. “Seperti bantuan pupuk, alsintan, alat pasca panen, alat pengolahan tanah, itu yang harusnya diberikan pemerintah,”tegas dia.

Hal ini supaya apa yang menjadi program yang ditugaskan ke Lobar untuk memberikan sumbangan terhadap negara 30-50 ribu ton tiap tahun sebagai cadangan lumbung pangan pemerintah tercapai.

Terkait persoalan pupuk, berdasarkan E RDKK yang masuk RDKK, namun tidak memperoleh pupuk. Menurut dia, karena saat penyusunan RDKK petani tidak hadir. Karena itu ia menyampaikan ke masyarakat, poktan yang tak memasukkan ke RDKK, tidak bisa memperoleh pupuk. “Tapi kalau ada penyimpanan, poktan masukkan data RDKK, namun tidak dapat, itu saya ganyang,” tegas dia.

Hal lain yang perlu dilakukan pemerintah, kata Winengan adalah melakukan subsidi pangan. Pihaknya pun mendukung petani menaikkan harga beras, dan cabai mahal. Namun yang bertanggung jawab adalah negara. Artinya negara memberikan subsidi pangan, di mana pemerintah membeli pangan petani dengan harga mahal, namun menjual ke rakyat dengan harga murah. “Seperti negara-negara lain,” ujarnya. Yang diperjuangkan adalah subsidi pangan, agar petani sejahtera. (her)