Lili Mundur dari KPK, Somasi Desak Dugaan Gratifikasi Tiket MotoGP Diselidiki

Mataram (Suara NTB) – Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB mendesak penegak hukum menyelidiki dugaan tindak pidana di balik dugaan gratifikasi tiket MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Meski Lili Pantauli Siregar mundur dari KPK sebelum diadili dalam pelanggaran etik, tidak berarti kasus ini ditutup.

‘’Kendati Lili mundur, bukan berarti kasus dugaan gratifikasinya berhenti begitu saja. Harus ada upaya penyelidikan lebih lanjut terkait indikasi pelanggaran pidana di balik pelanggaran kode etik ini,” ujar Direktur Somasi NTB, Dwi Arie Santo ditemui di kantornya, Selasa, 12 Juli 2022.

Dalam hal ini PT Pertamina (persero) sebagai BUMN yang diduga memfasilitasi tiket dan akomodasi kepada Lili juga harus diklarifikasi pada bagian lain, yakni penyelidikan oleh penegak hukum.

Menurut Dwi Arie Santo, penyelidikan di tingkat penegak hukum akan dapat menemukan bukti lain terkait unsur pidana di balik gratifikasi tersebut. ‘’Sebab siapa tahu ini berkenaan dengan kasus yang sedang diselidiki KPK selama ini,’’ ujarnya.

Dugaan pemberian tiket kepada Lili Pintauli Siregar dan keluarganya harus menjadi catatan penting. Kepentingan Pertamina dengan pemberian fasilitas tersebut juga harus tetap didalami. Akan sangat berbeda jika pemberian untuk promosi sebagaimana yang dilakukan beberapa artis tanah air. Tetapi justru jadi pertanyaan penerimannya adalah Wakil Ketua KPK yang notabene tidak bekerja seperti artis. “Harus terus didalami, siapa tahu ada hal-hal lain dibalik pemberian fasilitas yang dilakukan Pertamina,” katanya lagi.

Karena didalam kode etik sudah sangat jelas bagi anggota KPK tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun dari pihak swasta maupun individu. Jangankan anggota KPK, staf dan penyidik pun tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun. Karena pada prinsipnya upaya itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa KPK adalah lembaga independen untuk pemberantasan kasus-kasus korupsi. ‘’Di kode etiknya sudah sangat jelas tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun, sehingga kasus ini harus terus didalami,’’ katanya.

Dwi Arie Santo mengatakan, kendati Lili Pintauli Siregar mundur, tetapi proses penyelidikan harus tetap dilakukan. Karena tidak menutup kemungkinan juga apa yang dilakukannya terkait dengan kasus-kasus yang saat ini sedang ditangani KPK. Apalagi salah satu pelanggaran etik soal intervensi yang bersangkutan terhadap penanganan salah satu kasus yang sedang ditangani KPK. Hal itu patut diduga juga prilaku yang dilakukan bisa jadi diulang kembali dalam kasus yang saat ini menjadi triger sehingga pelaksanaan sidang etik dilakukan. “Proses penyelidikan harus tetap jalan meski dirinya mengundurkan diri karena diduga erat kaitannya dengan kasus yang saat ini ditangani KPK,” tandasnya.

Seperti diketahui, salah satu Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar resmi mengundurkan diri, Senin 11 Juli 2022. Pengunduran diri Lili di tengah bergulirnya sidang etik terhadapnya yang tersandung dugaan gratifikasi tiket MotoGP di Lombok, Maret 2022 lalu.

KPK menyampaikan secara resmi perihal pengunduran diri  Lili Pintauli Siregar, langsung diumumkan Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih, Senin 11 Juli 2022.

“Bahwa atas pengunduran ini, Bapak Presiden RI telah menyetujui dan menandatangani Kepres 71/P tahun 2022 tentang pemberhentian Pimpinan KPK Ibu Lili Pintauli Siregar, terhitung per tanggal 11 Juli 2022,” kata Firli di laman resmi KPK.

Pengunduran diri Wakil Ketua KPK ini menjelang sidang kode etik yang akan dijalani Lili pada hari yang sama oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Dugaan gratifikasi tiket MotoGP dan fasilitas hotel mewah diterima Lili dari PT. Pertamina (Persero).

Bagaimana tanggapan KPK? Dalam keterangan  pers Anggota Dewas KPK, Albertina Ho, tidak ada isyarat kasus itu akan dilanjutkan ke penyelidikan apalagi penyidikan. “Sepanjang yang bersangkutan masih aktif sebagai anggota di KPK, bisa dilanjutkan ke proses berikutnya. Tapi kan ini tidak. Bu Lili sudah mengundurkan diri,’’ tegasnya, dikutip dari akun Youtube KPK.

Ia juga memberi pemahaman bahwa kasus gratifikasi ini tidak dihentikan, melainkan tidak dapat dilanjutkan karena dianggap gugur. “Jadi supaya teman teman (wartawan) tidak rancu ya pemahamannya. Kasus ini tidak dihentikan, tapi tidak memenuhi syarat dan gugur,’’ tegasnya lagi. (ils)

amman




Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Asyik Swafoto Wisatawan Kelahiran Israel Tewas Terjatuh dari Puncak Rinjani

0
Selong (Suara NTB)-Sekitar pukul 05.30 Wita, Jumat tanggal 19 Agustus 2022, wisatawan kelahiran Israel berkebangsaan Portugal meninggal terjatuh di ketinggian 150 meter dari Puncak...

Latest Posts

Asyik Swafoto Wisatawan Kelahiran Israel Tewas Terjatuh dari Puncak Rinjani

Selong (Suara NTB)-Sekitar pukul 05.30 Wita, Jumat tanggal 19...

JNE Raih 2 Penghargaan Bergengsi Kriteria Pelayanan Pelanggan

Jakarta (Suara NTB) -Kinerja maksimal dalam seluruh aspek yang...

Yuk Belajar Cara Pengiriman Uang ke Luar Negeri yang Mudah & Murah

Pengiriman uang ke luar negeri di zaman serba digital...

Kado Kemerdekaan ke 77 RI, Sistem Transmisi Bima-Sape Operasi Penuh

Mataram (suarantb.com)- Tanggal 17 Agustus 2022, bertepatan dengan perayaan...

Dispora NTB Usulkan Porprov NTB Ditunda

Mataram (Suara NTB) - Rencana KONI NTB menggelar Pekan...