Lahan Milik Pemkot Mataram Banyak Nganggur

0
Salah satu aset lahan milik Pemkot Mataram di Kelurahan Babakan masih nganggur. Lahan yang dibebaskan tahun 2015 lalu direncanakan akan dibangun waduk mini. Sampai saat ini, lahan tersebut tidak bisa digarap secara optimal. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram menggelontorkan anggaran besar untuk membeli lahan sebagai aset. Namun, lahan itu tidak dapat dioptimalkan alias nganggur. Pembebasan lahan perlu dipertimbangkan agar tidak menghabiskan anggaran daerah.

Di antaranya, pembebasan lahan di Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya sejak tahun 2015 lalu. Lahan tersebut dibebaskan untuk pembangunan waduk mini, agar mengurangi volume air yang datang dari hulu. Faktanya, hasil kajian Balai Wilayah Sungai (BWS) ternyata lahan itu tidak menjadi program prioritas. Selain itu, pembebasan lahan kompleks Kantor Walikota Mataram di Jalan Gadjah Mada, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela.

Lalu Alwan Basri

Lahan seluas sekira 3,4 hektar tersebut dibebaskan di tahun 2019 lalu. Pemkot Mataram menggelontorkan anggaran cukup fantastis dan diperkirakan menghabiskan kas daerah mencapai Rp22 miliar. Alih-alih mencari pembiayaan dari pemerintah pusat untuk pembangunan kantor. Nyatanya, lahan itu hingga kini belum dimanfaatkan sama sekali.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menegaskan, pengadaan lahan sudah jelas perencanaan seperti pembangunan kantor dan program pembangunan lainnya. Pelaksanaan program tidak bisa langsung melainkan menunggu satu atau dua tahun berikutnya, karena mempertimbangkan kondisi anggaran daerah. “Jadi begitu kita bebaskan tidak langsung dibangun. Tunggu dulu satu atau dua tahun,” kata Alwan.

Kepemilikan aset menjadi syarat utama dari pemerintah pusat jika menggelontorkan anggaran. Misalnya, bantuan dana alokasi khusus (DAK) atau anggaran perbantuan untuk pembangunan gedung. Pemerintah daerah harus melampirkan bukti kepemilikan aset sebelum anggaran disetujui.

Kaitannya dengan pembebasan lahan di Babakan untuk pembangunan waduk mini diklaim tidak menganggur. Saat ini, masih berproses dan menunggu alokasi anggaran. Intervensi secara bertahap dilakukan terutama anggota dewan melalui pokok-pokok pikiran. “Lahan itu dibebaskan karena ada niat Pemkot Mataram ingin membangun waduk. Itu kan syarat untuk dibangun kemudian dibebaskan,” jelasnya.

Demikian juga lahan yang menjadi tempat pembangunan gedung Kantor Walikota Mataram di Jalan Gadjah Mada, Kelurahan Jempong Baru. Pembangunan gedung kantor menjadi prioritas kepala daerah. Tetapi perlu juga mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Di samping itu, porsi anggaran daerah digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Terhadap kajian BWS yang belum memasukkan sebagai program prioritas pembangunan waduk, Alwan mengatakan, BWS juga perlu memberikan hasil kajian ke Pemkot Mataram, sehingga tidak saling mengkritik. Dalam konteks ini lanjutnya, perlu duduk bersama mencari solusi. (cem)