Kendaraan Dinas Tidak Boleh Gunakan BBM Subsidi

0
Sejumlah kendaraan dinas terparkir di halaman Kantor Walikota Mataram, Selasa, 12 Juli 2022. Pemerintah pusat segera menerapkan aplikasi MyPertamina untuk penyaluran program bantuan tepat bagi masyarakat. Kendaraan dinas diingatkan tidak menggunakan BBM bersubsidi. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat segera menerapkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan Pertalite di NTB, tak terkecuali di Kota Mataram. Pembelian harus menggunakan aplikasi MyPertamina. Kendaraan dinas tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi.

Anggota Komisi VII DPR RI, Drs. Hendrik Halaman Situmpol, MM dikonfirmasi usai kunjungan kerja ke Kantor Walikota Mataram, Selasa, 12 Juli 2022 menerangkan, masyarakat yang ingin mendapatkan program subsidi tepat dari pemerintah terutama dalam pembelian BBM harus mendaftarkan diri melalui aplikasi Mypertamina. Aplikasi ini dirancang agar penyaluran BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite tepat sasaran.

Sejauh ini, aplikasi masih menjadi pro kontra karena masyarakat kesulitan bahkan tidak mengerti cara mengakses, sehingga petugas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) diminta membantu masyarakat untuk registrasi. “Kalau tidak meregistrasi efeknya susah akan mendapatkan subsidi BBM,” terangnya.

Bukan berarti, kata politisi Partai Demokrat ini, masyarakat yang tidak mengunduh aplikasi tersebut tidak bisa datang ke SPBU terdekat. Mereka yang tidak menggunakan aplikasi MyPertamina bisa membeli BBM non subsidi jenis Pertamax atau sejenisnya. Program subsidi tepat hanya diberikan bagi masyarakat miskin. Kategorinya adalah, pengemudi supir truk yang membawa sembako, bus angkutan umum. Sedangkan, mobil pribadi maupun mobil dinas tidak diperbolehkan menggunakan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan subsidi. “Saya sudah bilang tadi ke Pak Wali. Kendaraan dinas pejabat tidak boleh registrasi aplikasi MyPertamina. Subsidi ini kan untuk rakyat,” tandasnya.

Spesifikasi kendaraan akan ditentukan oleh PT. Pertamina. Saat ini kata Hendrik, sedang dirancang peraturan presiden (Perpres) agar memperketat syarat pemberian bantuan subsidi tepat bagi masyarakat.

Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta PT. Pertamina juga harus benar-benar selektif menerapkan aturan tersebut, terutama mengklasifikasikan konsumen yang boleh atau tidak boleh mendapatkan subsidi tepat agar tidak salah sasaran. “Kebijakan ini bukan di Pemkot Mataram tetapi di Pertamina,” demikian kata Mohan. (cem)