Awasi Jajan Anak Sekolah

0
I Gusti Ayu Adhi Aryatpatni (Suara NTB/ham)

PENGAWASAN penjualan jajan atau penganan untuk anak sekolah mesti ditingkatkan. Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., meminta Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram lebih intensif melakukan pendampingan terhadap sekolah agar bisa anak-anak yang mengkonsumsi jajanan yang mengandung zat berbahaya bisa diminimalisir.

‘’Tadi arahan Bu Wagub kita untuk lebih intensif lagi.  Programnya merupakan program Badan POM RI sejak tahun 2011 dia mulai sampai tahun ini datanya baru 1.107 sekolah 2011 atau naik 14,9% dari jumlah sekolah se NTB. Arahan beliau kan sedikit, padahal sekolahnya banyak. Jadi perlu ada replikasi. Na, replikasi ini perlu menggunakan APBD kan. Baik dari kabupaten kota atau APBD provinsi,’’ ujar Kepala BBPOM di Mataram Dra. I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt., usai menghadap Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Selasa, 12 Juli 2022.

Hal ini, ujarnya akan ditindaklanjuti dengan rapat bersama antara BBPOM di Mataram dengan pemerintah kabupaten/kota di NTB. Salah satunya, dengan menggelar Focus Group Discussion, sehingga strategi yang diambil akan bisa disepakati. Termasuk meningkatkan cakupan program dengan Dinas Kesehatan atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Meski demikian, pihaknya mengaku ada beberapa kendala yang dihadapi, terutama masalah anggaran. Tahun 2022 ini, pihaknya baru mengintervensi 92 sekolah, sementara masih banyak sekolah yang belum diintervensi.

Diakuinya, BBPOM tidak hanya mengurus jajanan anak sekolah, tapi juga mengurus keamanan pangan di pasar, keamanan pangan di desa, belum lagi kosmetik, obat tradisional dan juga pendampingan UMKM yang meningkatkan daya saing produk UMKM. ‘’Jadi sumber daya ya kendalanya, sehingga perlu kolaborasi dengan UPT di tingkat provinsi maupun di kota/kabupaten,’’ terangnya.

Pada skala nasional, tambahnya, ada penurunan jajanan anak sekolah yang tidak memenuhi syarat, terutama dari penggunaan zat berbahaya seperti Rodhamin B, formalin, boraks. Ketika dilakukan sampling tahun 2010, sekitar 65 persen jajanan anak sekolah tidak memenuhi syarat, sementara sekarang ini, sudah menurun di bawah 20 persen.

‘’Kita melakukan sampling di luar sekolah yang dilakukan intervensi oleh BBPOM. Dan kita juga pemberdayaan sekolah ini kita sampaikan ke desa, karena BBPOM juga program Desa Pangan Aman, di situ kalau ada guru dan sekolah kita intervensi juga. Mereka akan mensosialisasikan keamanan pangan yang sudah kita bimtek itu. Jadi ini kan yang kita intervensi langsung,’’ terangnya. (ham)