Pelatihan Manajemen UMKM, Disnakertrans NTB Ingatkan Kebutuhan Wisatawan akan Produk Khas yang Berkualitas

0
Kadisnakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi dalam Pelatihan Peningkatan Produktivitas Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Angkatan III Tahun 2022. (ist/Disnakertrans)

Mataram (Suara NTB) – Peluang usaha di Lombok Tengah semakin terbuka dengan keberadaan Destinasi Super Prioritas (DSP) Nasional di KEK Mandalika. Tantangannya adalah menghadirkan usaha yang tepat sesuai kebutuhan konsumen.

“Tentu membuka peluang sekaligus tantangan bagi kita semua. Hal terpenting yang harus kita persiapkan adalah terus berbenah dan menyiapkan tenaga kerja yang kompeten  untuk dapat memberikan pelayanan maksimal kepada pengunjung yang datang di Lombok ini,” kata Kadisnakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan pembukaan Pelatihan Peningkatan Produktivitas Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Angkatan III Tahun 2022, Senin, 11 Juli 2022.

 

Kadisnakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi foto bersama peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Angkatan III Tahun 2022. (ist/Disnakertrans)

Kegiatan yang dilaksanakan di ‘Berugak Dese’ Desa Kopang, Lombok Tengah ini diikuti oleh 25 peserta yang bekerja di sektor industri. Dari 25 orang tersebut, 24 orang merupakan pelaku usaha atau UMKM di Kopang dan satu orang karyawan.

Pelatihan ini merupakan suatu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja pada para pelaku usaha di sektor industri.

“Diharapkan melalui pelatihan ini para peserta mampu memahami dan menerapkan piranti alat dan teknik untuk meningkatkan produktivitas usaha masing-masing. Sehingga akan memperkuat daya saing yang berimbas pada peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka pengangguran,” kata Gede Aryadi.

Para pelaku usaha dan pekerja sektor UMKM diberikan ilmu tentang manajemen usaha, sehingga mampu berinovasi untuk mengembangkan usaha yang dapat bersaing di pasaran.

“Tanpa bekal ilmu manajemen usaha, maka perusahaan akan akan sulit bersaing, apalagi melahirkan wirausaha baru,” kata Gde.

Setelah pandemi usai, sektor industri pariwisata berangsur-angsur pulih dan berkembang. Perkembangan destinasi wisata ini akan menghadirkan beragam sektor industri turunan mengingat kebutuhan suplai yang diperlukan untuk pariwisata seperti industri kuliner juga cendramata. Produk-produk olahan sangat diperlukan. Wisatawan dalam negeri maupun luar negeri akan sangat tertarik untuk mencoba kuliner khas Lombok.

“Para wisatawan tidak hanya butuh produk yang khas dari daerah ini, tapi juga butuh kualitas. Jika selama ini produk olahan masih tanpa kemasan atau branding, maka sudah saatnya produk daerah kita diberikan kemasan yang bagus agar lebih higienis dan menarik,” ucap Gde.

Komposisi atau bahan baku produk daerah yang sehat dan khas merupakan daya tarik penting untuk suatu produk. Tetapi pengemasan produk yang kurang higienis dan kurang menarik akan menurunkan minat beli konsumen. Karena itu dalam kegiatan pelatihan ini juga akan diajarkan bagaimana cara branding dan mengembangkan usaha yang dikelola sehingga bisa bersaing bukan hanya di pasar lokal tapi sampai luar daerah NTB.

“Contoh kemarin kopi Kumbi dan produk olahan dari petani di Lombok Barat menjadi kebutuhan suplai di hotel-hotel sewaktu MotoGP di KEK Mandalika. Tentu membutuhkan usaha yang lebih jika ingin produk kita lebih dikenal dan maju,” katanya.

Selain ada banyak pekerja di sektor industri daerah, masyarakat Desa Kopang – Rembiga, Lombok Tengah yang merupakan desa migran produktif (desmigratif) ini banyak menjadi pekerja Migran. Tetapi tidak selamanya seseorang itu akan bekerja sebagai PMI. Karena itu pemerintah mengarahkan dengan memberikan pelatihan usaha agar penghasilan PMI selama bekerja di luar negeri dapat dijadikan modal untuk membuka peluang usaha di daerahnya sendiri.

PMI Gunakan Jalur Legal

Lebih lanjut Gede mengingatkan jika ada keluarga peserta pelatihan yang ingin bekerja di luar negeri maka agar mendaftar sesuai prosedur. Jalur non-prosedural bukanlah cara tepat untuk bekerja ke luar negeri. Karena nanti  akhirnya dapat menimbulkan masalah dan menyebabkan kecelakaan kerja seperti kasus-kasus sebelumnya.

Sebenarnya mudah menjadi PMI legal, jelas Aryadi. Asalkan punya skill dan perusahaan penyalur itu legal, maka masyarakat sudah bisa menjadi CPMI. Tinggal mengikuti proses secara prosedural saja.

“Pergi bekerja ke luar negeri niatnya mencari nafkah yang berkah untuk keluarga, jangan sampai hanya karena iming-iming dari calo yang menyesatkan, malah menjadi musibah untuk diri sendiri dan keluarga,” tutup Aryadi.

Sementara itu, Widianto, Kepala Desa Kopang Rembiga, Lombok Tengah, mengapresiasi dan memberikan ucapan terima kasih atas program pelatihan yang dilaksanakan pemerintah di daerahnya.

Widianto sendiri merupakan PMI Purna alumni pemagangan Jepang. Ia juga menyebutkan bahwa dari 25 peserta yang hadir, sebagian keluarganya adalah PMI.

“Desa Kopang Rembiga adalah satu desa desmigratif sejak tahun 2018-2019. Karena itu adanya kegiatan pelatihan ini tentu sangat bermanfaat bagi keluarga PMI yang ditinggalkan dan pekerja migran Indonesia Purna untuk meningkatkan produktivitas,” ungkap Widianto.

Lebih lanjut Widianto menjelaskan bahwa perkembangan UMKM di Kopang sangat luar biasa. Kehadiran Pasar Jelojok yang telah direnovasi dan semakin maju menjadi pemicu setiap warga untuk memajukan usaha masing-masing.

“Kami berharap Pemerintah Provinsi terus memberikan perhatian untuk UMKM di Desa  Kopang Rembiga, Lombok Tengah,” tutupnya. (*)