Oknum Kades di Loteng Diduga Terlibat Kasus Asusila

0
Warga Desa Darek menggelar aksi di kantor desa dan kantor Camat, terkait kasus dugaan asusila yang melibatkan oknum kades setempat, Senin, 11 Juli 2022.(Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Aksi demontrasi digelar puluhan warga Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya, Senin, 11 Juli 2022. Warga mendesak pemerintah desa segera membuat klarifikasi terkait kasus dugaan asusila yang dilakukan oknum kepala desa setempat. Karena kasus tersebut dinilai telah mencoreng nama baik desa.

Tidak hanya itu, warga juga meminta lembaga desa terkait dalam hal ini BPD jug mengambil sikap. Untuk membersihkan nama baik desa. Ada empat tuntutan yang disuarakan oleh warga yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Bergerak tersebut. Selain menuntut kejelasan dari kepala desa terkait isu yang beredar, warga juga meminta pemerintah mengeluarkan bantahan jika memang benar isu tersebut tidak benar.

Termasuk mendesak pemerintah desa melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan nama baik desa yang telah tercemar atas dugaan kasus asusila yang dilakukan oleh oknum Kades. Terakhir, jika isu dugaan kasus asusila tersebut tidak benar, warga meminta pemeritahan desa melakukan somasi atau melaporkan media maupun pihak-pihak yang telah menyebarkan kabar kasus tersebut.

Aksi warga sendiri berlangsung mulai sekitar pukul 09.00 wita. Sejak pagi warga yang kebanyakan dari kalangan pemuda sudah berkumpul di halaman kantor desa. Hanya saja, aksi warga tidak berlangusng lama. Setelah menyampaikan tuntutan kepada Ketua BPD dan perwakilan pemerintah desa, warga kemudian bergerak ke kantor Camat Praya Barat Daya.

Di kantor camat, warga kembali menyampaikan tuntutan yang sama. Sama dengan aksinya di kantor desa, usai menyampaikan tuntutan warga langsung membubarkan diri. Tanpa memberikan kesempatan pihak kecamatan memberikan tanggapan. “Kami hanya menyampaikan tuntutan saja,” terang koordinator aksi, Lalu Irawandar.

Aksi warga yang langsung membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan, karena warga tidak mau ada retorika. Tapi warga mau ada aksi nyatakan dari pemerintah hingga kecamatan terkait persoalan yang ada. “Warga tidak butuh retorika, tapi butuh aksinya dari pihak-pihak terkait terhadap persoalan ini. Supaya nama baik desa segera kembali pulih,” tandasnya.

Terpisah, Kepala BPD Darek, Nasuhi, mengatakan terkait kasus dugaan asusila yang ada, Kades Darek sebelumnya telah mengajukan permohonan non aktif sementara ke pemerintah daerah. Namun sampai saat ini belum ada jawaban dari pemerintah daerah. Untuk itu, pihaknya juga akan berkonsultasi dengan pemerintah daerah soal langkah selanjutnya yang diambil.

“Kalau kita sudah melakukan upaya-upaya yang diperlukan, menindaklanjuti persoalan ini. Kades juga sudah mengajukan permohonan non aktif, tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari pemerintah kabupaten,” tegasnya seraya menambahkan, pihaknya tetap akan berupaya sesuai batas kewenganan yang dimiliki. (kir)