Baru Satu Kampus Berikan Perlindungan Jamsostek ke Mahasiswa Magang Kerja

0
Kepala BPJamsostek NTB, Adventus bersama Rektor Ummat melakukan MoU perlindungan jamsostek bagi mahasiswa magang. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Baru satu kampus yang sudah memberikan perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) kepada para mahasiswanya yang melaksanakan pemagangan kerja. Padahal, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Keteagakerjaan, seluruhnya dibawah Kementerian Pendidikan seyogyanya mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan/BPJamsostek.

Kepala BPJamsostek Provinsi NTB, Adventus Edison Souhuwat menyebut, kampus tersebut adalah Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT). Penandatanganan kerjasama untuk perlindungan Jamsostek kepada mahasiswa magang ini sudah dilakukan pekan kemarin. “Ada 800 mahasiswa magang yang diproteksi. Mahasiswa UMMAT diberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan selama magang kerja,” katanya.

Soni, panggilan akrab Adventus dijumpai di ruang kerjanya, Senin, 11 Juli 2022 mengatakan, tidak saja kepada mahasiswa magang, pun kepada siswa-siswa sekolah, mestinya mendapatkan perlindungan saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar kampus/sekolah. “Tidak ada yang mengetahui kecelakaan kerja, kematian bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. kalau sudah diberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan, kalau ada yang kecelakaan saat magang, sudah ditanggung biaya berobatnya sampai tak terhingga di rumah sakit yang sudah menjadi mitra BPJamsostek,” terangnya.

Jika tidak terlindungi BPJamsostek, Soni mengatakan, berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk pengobatan. Dengan premi  hanya Rp16.800 sebulan, untuk dua program kecelakaan kerja dan kematian. Manfaat yang didapatkan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja meliputi perlindungan mulai dari perjalanan pergi, pulang, dan ditempat bekerja serta perjalanan dinas, perawatan tanpa biaya sesuai kebutuhan medis, santunan berupa 100% upah selama tidak bekerja.  Jika meninggal dunia akibat kecelakaan kerja mendapat santunan 48x upah yang dilaporkan.

Sedangkan, manfaat yang didapatkan untuk program JKM Rp 42juta. Dengan rincian santunan kematian Rp20juta, santunan berkala Rp12juta dan biaya pemakaman Rp 10juta. Beasiswa Rp 174juta untuk 2 orang anak dengan rincian jenjang TK sampai SD Rp 1,5juta/tahun/anak, jenjang SMP Rp 2juta/tahun/anak, jenjang SMA Rp 3juta/tahun/anak dan Perguruan Tinggi Rp 12juta/tahun/anak.

Karena besarnya manfaat yang disiapkan oleh pemerintah dalam rangka perlindungan sosial kepada pekerja ini, Soni mengatakan, sudah membangun kerjasama dengan para stakeholders pendidikan agar memberikan perlindungan yang sama kepada mahasiswa, atau siswa yang melakukan pemagangan. “Kalau yang sudah terlindungi tenaga pendidik dan tenaga pengajarnya, atau pegawainya, Unram sudah, UTS sudah, kampus lain seperti UIN, UNU sedang ditunggu. Dengan Yarsi juga sudah berproses,” urainya.

Dengan stakeholders lain, Soni menyebut sudah berkoordinasi dengan Kepala Kanwil Kemenag NTB, agar seluruh unsur pendidikan di bawah Kementerian Agama juga terlindungi BPJamsostek. Sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, perlindungan sosial diberikan kepada lingkup instansi dan lembaga di bawah Kemenko Bidang Pembangunan  Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Perekonomian, Kemnaker, Kemendagri, Kemlu, Kemenag, Kemekumham, Kemendikbud, Kemenkeu, Kemenprin, Kemen PUPR, Kemenhub, Kementan, KKP, Kementerian BUMN, Kemenkominfo, Kemenkop dan UKM, Kemensos, Kemendes dan PDT, BKPM,BNPB, Jaksa Agung, Direksi Badan Penyelenggara Jamsostek, Para Gubernur, Bupati/Walikota, dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.

“Semua di bawah lembaga tersebut mestinya terlindungi BPJamsostek. Di NTB, Inpres No 2 ini sudah lebih dulu lahir Pergub No 51 tahun 2020 tentang Optimalisasi Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi non ASN, tinggal ditindakanjuti masing-masing,” demikian Soni. (bul)