Tunggakan BPHTB Pelindo, Pemkab Lobar Harus Tegas

0
Pelabuhan Gili Mas, Lembar, yang hingga kini masih menunggak pembayaran BPHTB.

Giri Menang (Suara NTB) – DPRD Lombok Barat (Lobar) terus mendorong Pemkab melakukan langkah-langkah yang lebih progresif lagi untuk menagih pembayaran bea pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pelabuhan Gili Mas Lembar senilai Rp4,9 miliar lebih dari Pelindo. Pasalnya kondisi keuangan daerah terutama dari sektor PAD yang masih sangat minim.

Di tengah kondisi pemasukan dari pendapatan asli daerah (PAD) yang belum maksimal, pemkab perlu melakukan berbagai upaya untuk menggenjot PAD. Salah satunya, potensi BPHTB yang sudah didepan mata. “Ini sudah PAD minim. Tahu kondisi kita seperti ini. Kita jangan diam, ada BPHTB, tagih dia,” tegas ketua komisi II DPRD Lobar Abubakar, akhir pekan kemarin.

Pemkab perlu melakukan langkah-langkah, tidak cukup menekan Pelindo cabang Lembar. Namun Pemkab harus bersurat menagih direksi Pelindo pusat. “Menteri BUMN, bila perlu pak presiden juga perlu disurati supaya dia tahu ini Perusahaan negara tidak beres, sekadar bayar pajak tidak berikan contoh di daerah,” tegas dia. Menurutnya, Pemkab juga harus tegas bagi perusahaan ini. Jangan sampai mengejar dan menggerebek PBB yang kecil-kecil saja, sedangkan yang besar justru belum ada langkah tegas.

Ia berharap agar Bapenda tidak angin-anginan dalam penanganan BPHTB ini. Sebab Dewan mendukung langkah tegas pemkab, karena BPHTB ini untuk masyarakat. Apalagi kalau ada pemberlakuan denda, tentu akan semakin besar BPHTB ini. Bahkan Pihaknya mengingatkan tentang potensi kerugian daerah.

“Pidanakan saja, karena kami ingatkan indikasi potensi merugikan daerah, itu kalau dalam kaedah keuangan daerah,” tegas dia. Pasalnya, kurang lebih enam tahun lahan itu sudah dipakai dan pihak Pelindo mendapatkan hasil dari sana. Namun, kewajibannya BPHTB tidak kunjung dibayar ke daerah.

Belum lagi kata dia, kontribusi dari pajak bahan batuan bukan logam itu juga belum ada masuk ke Pemkab. “Ndak ada bukti pembayaran galian C itu ke Pemkab,” ujarnya. Pihak Pemkab harus melakukan upaya tegas untuk memberikan shock therapy bagi BUMN ini. Pemkab pasang plang, bahwa BUMN ini tidak taat pajak. Sehingga itu menjadi sorotan semua pihak.

Kepala Bapenda Lobar, Suparlan mengatakan, pihaknya mempermasalahkan dianggap plin-plan. Yang pasti pihaknya sudah melakukan upaya. “Kami sudah ke Surabaya, upaya sudah kami lakukan. Kecuali saya tidur-tidur di sini, mereka belum tahu apa yang kami sudah lakukan,” jelasnya.

Diakui, dasar pemkab untuk menagih belum kuat, karena belum keluar SKPH dari kementerian ATR. Kalau itu sudah ada, maka itu menjadi dasar untik pembayaran BPHTB. Proses SKPH itu, akan sedikit terganggu karena akan dilakukan pergantian pejabat di kementerian. Yang penting kata dia, ada kemajuan berkas sudah masuk ke kementerian ATR. “Kalau dulu berkas itu hanya berkutat di daerah saja,” imbuhnya. Pihaknya pun terus melakukan upaya berkoordinasi dengan pihak kementerian. Terkait potensi kerugian daerah? Menurut dia, PBB tetap dibayar. Kalau soal BPHTB itu merupakan kewenangan negara. (her)