Tingkatkan Porsi Bantuan Anggaran Ponpes

0
Junaidi Arif (Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – Pergantian dan dukungan pemerintah terhadap Pondok Pesantren (Ponpes) di NTB dinilai masih sangat minim. Hal itu terlihat dari masih kecilnya porsi bantuan anggaran pemerintah terhadap lembaga-lembaga pendidikan formal yang dikelola oleh Ponpes.

Hal itu terjadi lantaran dari sisi peraturan perundang-undangan baik dari pusat dan daerah belum mengarahkan untuk memberikan perhatian pada pondok pesantren. Berbeda halnya dengan pendidikan negeri yang anggarannya bisa mencapai 20 persen.

“Kalau pemikiran saya, keterlibatan pemerintah harus dimulai dari penataan perundang-undangan sehingga mengayomi ponpes agar bisa berkembang. Kalau kita di dewan ada dana pokir nah ini yang kita support dalam membantu pengembangan pondok pesantren,” ujar anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB, Junaidi Arif pada pekan kemarin.

Diakuinya bahwa substansi dari keberadaan ponpes ini adalah penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat. Mengingat pemerintah punya keterbatasan dalam menyelenggarakan pendidikan sebab pemerintah hanya bisa memaksimalkan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah yakni pendidikan negeri.

Sedangkan masih banyak warga negara atau masyarakat yang belum bisa mengenyam pendidikan. Maka keberadaan ponpes ini adalah bukti nyata keterlibatan masyarakat dalam ikut serta mencerdakan kehidupan anak bangsa.

“Kehadiran pemerintah sangat diharapkan, sebab semua orang berhak untuk mendapatkan perhatian yang sama agar tidak ada di negeri ini ada warga negara kelas satu, dua, tiga dan seterusnya,” tegas Ketua DPW PBB NTB itu.

Menyadari hal itu, Komisi V DPRD NTB pun sudah membuat peraturan daerah inisiatif tentang pendidikan pondok pesantren. Dimana didalamnya termuat tentang kewajiban pemerintah daerah NTB untuk mengalokasikan anggaran pada pondok pesantren.

Ponpes menjadi pembeda antara pendidikan umum sehingga keberadaan dari ponpes ini sangat strategis bagi penciptaan insan yang Islami dan qurani. Pendidikan sendi-sendi agama menjagi fokus yang diajarkan para pendidik bagi santri di pondok pesantren. “Sehingga bagi kami di Komisi V DPRD NTB, mengharapkan sekali jika ponpes ini adalah sebagai garda terdepan untuk mencetak generasi islami,” pungkasnya. (ndi)