Tim Kemendagri akan Turun Menilai Pelayanan Publik di Loteng

Praya (Suara NTB) – Tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dijadwalkan akan segera turun ke Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dalam waktu dekat ini untuk melakukan penilaian kelayakan terhadap rencana pembentukan mall pelayanan publik di daerah ini. Pemkab Loteng sejauh ini masih terus melakukan berbagai persiapan untuk mewujudkan rencana tersebut. Mulai dari kesiapan sarana dan prasarana pendukung termasuk kesiapan sumberdaya manusia (SDM) yang akan dilibatkan.

Kepada wartawan, Jumat, 8 Juli 2022, Bupati Loteng, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., mengatakan, Pemkab Loteng memiliki mimpi untuk bisa memiliki mall pelayanan publik seperti yang sudah ada di beberapa daerah, seperti Kabupaten Badung, Bali maupun Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di mana masyarakat bisa mengurus semua izin yang dibutukan hanya di satu lokasi saja.

Dengan begitu, masyarakat bisa lebih mudah dalam mengurus semua perizinan yang dibutuhkan. Termasuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan. “Jadi di mall pelayanan publik ini ada puluhan jenis pelayanan perizinan yang disiapkan, untuk tahap awalnya. Termasuk pengurusan dokumen kependudukan,” sebutnya.

Termasuk juga untuk pelayanan kepolisian seperti pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan dokumen lainya, juga akan diupayakan ada di mall pelayanan publik tersebut. “Untuk lokasinya sementara akan menggunakan gedung eks DPRD Loteng,” terang Pathul.

Saat ini gedung eks DPRD Loteng masih ditempati oleh Polres Loteng untuk satuan Reserse Kriminal (Reskrim) serta Reserse Narkoba (Resnarkoba). Namun kedua satuan tersebut akan dipindahkan ke eks kantor Bupati Loteng bersama beberapa satuan lainnya, seperti Sabhara dan Satuan Pengamanan Objek Vital (Pamobvit). Adapun satuan yang lain sudah pindah ke kantor Polres Loteng yang baru.

“Begitu satuan Reskrim dan Resnarkoba pindah, eks gedung DPRD Loteng langsung akan kita benahi dan tata kembali. Supaya layak sebagai mall pelayanan publik,” imbuhnya. Karena memang cukup banyak pelayanan yang akan disiapkan difasilitas mall pelayanan publik tersebut.

Begitu semua sarana dan prasarana siap, baru kemudian tim Kemendagri akan turun melakukan kunjungan dan penilaian. Jika hasil kunjungan tim memuaskan, barulah pemerintah pusat akan mengeluarkan rekomendasi kalau mall pelayanan public Loteng sudah bisa berjalan. Karena tanpa rekomendasi dari pemerintah pusat, fasilitas tersebut tidak akan bisa berjalan.

“Yang penting sekarang rekomendasi dari pemerintah pusat terbit dulu. Soal berapa pelayanan yang bisa diberikan, itu nanti tergantung kesiapan di daerah,” tandasnya. Karena kalau melihat perkembangan mall pelayanan publik di daerah lain, untuk tahap awal pelayanan yang diberikan tidak terlalu banyak. Tapi seiring waktu layananya bisa terus bertambah. (kir)

amman




Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Bupati Lobar Promosikan Wisata Olahraga Bersepeda di Senggigi

0
Giri Menang (Suara NTB) - Keindahan alam dan pantai di kawasan Senggigi, Kecamatan Batulayar tidak perlu diragukan lagi. Senggigi menjadi salah satu kawasan primadona...

Latest Posts

Bupati Lobar Promosikan Wisata Olahraga Bersepeda di Senggigi

Giri Menang (Suara NTB) - Keindahan alam dan pantai...

Kasus Tanah Eks GTI, Menteri ATR/BPN akan Cek ke Gili Trawangan

Jakarta (Suara NTB) – Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan...

Disnakertrans NTB Beberkan Modus Ijon pada Perekrutan CPMI

PENANGGULANGAN Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tidak hanya menjadi...

KEK Diharap Kembangkan Kawasan Ekonomi Daerah

Mataram (Suara NTB) - Membangun beberapa pengembangan kawasan ekonomi...

Petani Porang di Sekotong Tengah Keluhkan Ruas Jalan Rusak

Akibat jalan rusak di wilayah terisolir Dusun Serero Desa...