Libatkan APH Awasi Program, Pemkot Minimalisir Potensi Kerugian Negara

0
Miftahurrahman. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah program prioritas di Pemkot Mataram mulai dikerjakan. Aparat penegak hukum (APH) dilibatkan dalam pendampingan untuk meminimalisir kekurangan volume dan denda keterlambatan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Program strategis yang mulai dikerjakan di antaranya, lanjutan pembangunan gedung kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) senilai Rp4,8 miliar. Lanjutan pembangunan gedung kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) senilai Rp3,4 miliar. Pembangunan landscape kompleks kantor pemerintahan di Jalan Dr. Soedjono, Kelurahan Jempong Baru senilai Rp1,8 miliar. Serta, peningkatan kualitas jalan tersebar di beberapa titik dengan nilai pagu anggaran Rp10 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Miftahurrahman menjelaskan, program prioritas yang dikerjakan tahun ini ada pendampingan dari APH, yakni dari Kejaksaan Negeri Mataram. Tim pendamping telah meminta rekanan bekerja sesuai jadwal pelaksanaan atau batas ketentuan kontrak. “Insya Allah, semua sedang berjalan dan rekanan komitmen melaksanakan sampai batas waktu kontrak,” kata Miftah dikonfirmasi pekan kemarin.

Berdasarkan kontrak lanjut Miftah, rekanan memiliki waktu menyelesaikan pekerjaan selama 180 hari atau enam bulan. Pelaksanaan program prioritas ini,sangat diatensi agar tidak ada keterlambatan dan kekurangan volume.

Pihaknya sejak awal memulai penyusunan perencanaan, tender sampai ke pelaksanaan fisik supaya tidak terjadi keterlambatan. Rekanan diharapkan memanfaatkan waktu enam bulan supaya memaksimalkan pekerjaan. “Iya, mudah-mudahan pekerjaan intinya cepat selesai kemudian gangguan cuaca tidak berpengaruh,” tandasnya.

Miftah memaparkan, bagian yang dikerjakan untuk gedung BKPSDM adalah struktur lantai dua, pemasangan kolom, dinding  balok, atap, dan lain sebagainya. Sedangkan, gedung Dispora menyelesaikan bagian penembokan bagian atas dan lantai,sehingga kantor Dispora pekerjaan bisa tuntas tahun ini.

Di satu sisi, Miftah kembali mewanti-wanti rekanan agar menghindari pekerjaan lebih dari batas kontrak supaya tidak ada keterlambatan. “Sudah ada juga penekanan dari Kejaksaan dan ditandatangani oleh rekanan,” demikian kata Miftah. (cem)