Disnakertrans NTB, Kerja Bersama Tekan PMI Ilegal, Kampanyekan Pemberangkatan Prosedural

Mataram (Suara NTB) – Membahas  karut marut Pekerja Migran Indonesia (PMI), sepertinya tidak akan pernah tuntas. Namun demikian, semua harus berpikir dan berdiskusi tanpa henti sampai menemukan  solusi untuk menyelamatkan warga NTB yang bekerja ke luar negeri. Sebab  pada dasarnya PMI memiliki keinginan kuat memperbaiki perekonomian keluarga.

Salah satu rumusan solusi yang terus didorong adalah penempatan PMI secara prosedural. Sebagaimana beberapa pekan lalu, sebanyak 150 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) NTB diberangkatkan ke Malaysia dengan menggunakan pesawat carter yang dibiayai oleh perusahaan Sime Darby Plantation.

PMI prosedural saat ini berjumlah 535.000 orang di 108 negara penempatan dan 70 persen PMI bekerja di Negara Malaysia, yang kedua adalah negara-negara Timur Tengah. “Ini adalah contoh nyata bagaimana PMI sebenarnya mudah jika berangkat secara legal,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH kepada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Contoh baik dalam pengiriman PMI ini menjadi kegembiraan tersendiri di tengah semakin membaiknya remitansi yang diterima oleh Provinsi NTB. Sejak Januari – Mei 2022 sebesar Rp500 miliar lebih, dengan rincian melalui Western Union sebesar Rp271 miliar dan melalui Bank milik pemerintah sebesar Rp240 miliar.

“Begitu besar kontribusi PMI untuk daerah kita, sehingga tidak salah PMI disebut sebagai pahlawan devisa. Data remitansi adalah dana yang dikirimkan oleh PMI yang berangkat melalui jalur prosedural,” ujar Gede.

Membahas CPMI yang berangkat secara non prosedural masih belum habis diberantas. Modus berulang yang mereka lakukan, dengan menggunakan visa kunjungan, tidak membutuhkan rekomendasi desa, Disnaker apalagi layanan di LTSA. Bahkan mereka cukup mengurus paspor kunjungan di Imigrasi.

“Kementerian Luar Negeri sudah mengimbau negara penempatan terkait masih adanya kebijakan konversi visa ini. Namun faktanya kita tidak bisa mengintervensi kebijakan negara lain,” ujarnya.

Tapi pihaknya tidak pernah berhenti dengan berbagai strategi menekan PMI non prosedural. Maka menurut Gede, peran pemerintah kabupaten/kota sangat penting terutama di desa dan dusun dalam memberikan edukasi kepada warganya agar tidak berangkat dengan jalur unprosedural. Pemprov NTB mengapresiasi Kabupaten Lotim yang sudah membentuk tim terdiri dari P3MI dan asosiasi dalam mensosialisasikan peluang kerja di luar negeri. (*)

amman




Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Asyik Swafoto Wisatawan Kelahiran Israel Tewas Terjatuh dari Puncak Rinjani

0
Selong (Suara NTB)-Sekitar pukul 05.30 Wita, Jumat tanggal 19 Agustus 2022, wisatawan kelahiran Israel berkebangsaan Portugal meninggal terjatuh di ketinggian 150 meter dari Puncak...

Latest Posts

Asyik Swafoto Wisatawan Kelahiran Israel Tewas Terjatuh dari Puncak Rinjani

Selong (Suara NTB)-Sekitar pukul 05.30 Wita, Jumat tanggal 19...

JNE Raih 2 Penghargaan Bergengsi Kriteria Pelayanan Pelanggan

Jakarta (Suara NTB) -Kinerja maksimal dalam seluruh aspek yang...

Yuk Belajar Cara Pengiriman Uang ke Luar Negeri yang Mudah & Murah

Pengiriman uang ke luar negeri di zaman serba digital...

Kado Kemerdekaan ke 77 RI, Sistem Transmisi Bima-Sape Operasi Penuh

Mataram (suarantb.com)- Tanggal 17 Agustus 2022, bertepatan dengan perayaan...

Dispora NTB Usulkan Porprov NTB Ditunda

Mataram (Suara NTB) - Rencana KONI NTB menggelar Pekan...