Rakor TKPK dan TPPS Provinsi NTB

0
Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. (Suara NTB/ist)

Praya (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan seluruh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kabupaten/kota di NTB, Kamis, 7 Juli 2022. Rakor digelar guna menyusun rencana aksi bersama, dalam menuntaskan tiga isu utama pembangunan di NTB. Tiga isu tersebut adalah pengentasan kemiskinan, penurunan kasus stunting serta mewujudkan NTB sebagai provinsi layak anak di tahun 2023 mendatang.

Rakor dibuka Wakil Gubernur NTB yang juga Ketua TKPK provinsi NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, bertempat di Hotel Raja Kuta. Sejumlah Wakil Bupati (Wabup) dan Wakil Wali Kota juga hadir bersama anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting Daerah (TPSSD) masing-masing.

 

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dengan seluruh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kabupaten/kota di NTB, Kamis, 7 Juli 2022. (Suara NTB/ist)

 

“Fokus pertemuan kita kali ini ialah membahas tiga hal utama, kemiskinan, stunting serta kabupaten layak anak,” sebut Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Wagub membeberkan, dalam penanggulangan kemiskinan, terdapat empat hal yang perlu diperhatikan, yaitu, data, sistem, konsistensi dan sinergi. Data menjadi persoalan paling krusial yang dipaparkan secara panjang lebar oleh Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi ini.

Umi Rohmi meyakini, penurunan kemiskinan akan sulit tercapai tanpa adanya validasi data yang baik. “Bagaimana mungkin kita bisa menurunkan kemiskinan secara signifikan kalau kita tidak by data. Dan data valid ini harus betul-betul kita bisa wujudkan di NTB. Bersinergi provinsi kabupaten dengan desa. Kuncinya validasi data itu ada di desa,” ujarnya.

Menurut Umi Rohmi, penanganan kemiskinan memang harus berbasis di desa. Ia pun berharap program desa gemilang bisa diwujudkan. Desa Gemilang adalah desa yang dapat mewujudkan berbagai agenda pembangunan seperti revitalisasi posyandu, program desa bersinar, bersih narkoba, dan desa tangguh bencana. “Kemudian ada BUMDES Maju, kemudian juga ada PAUD holistik integratif, ada revitalisasi posyandu di situ, dan berbagai program desa. Yang kita keroyok bersama,” ujarnya.

Menurut Umi Rohmi, validasi data kemiskinan menjadi sesuatu yang penting karena jika dicermati, potret masyarakat dari desil 1 sampai desil 10, ternyata masih ada program bantuan pemerintah yang dinikmati masyarakat yang tergolong desil 10, desil 9 ataupun desil 8. Padahal, mereka tergolong masyarakat yang mampu.

“Dan bahkan ada desil 1 desil 2 tidak dapat bantuan. Ini kan menjadi sesuatu yang tidak boleh terjadi di NTB. Bantuan itu harus betul-betul bisa menyisir yang dari bawah sampai paling atas,” tegasnya.

Umi Rohmi berharap, data penduduk miskin nantinya bisa dikoneksikan dengan berbagai program dan layanan pemerintah. Misalnya, dengan BPJS.

“Data penduduk miskin ini nantinya nge-link dengan BPJS yang nantinya juga nge-link dengan BOS. Sehingga tidak ada istilah masyarakat miskin, kalau misalnya sakit, datang ke rumah sakit masih belum punya BPJS, ini kan masalah. Padahal, kalau kita lihat kuota BPJS kita sebenarnya sangat cukup. 3,9 juta kok masyarakat NTB iniyang mendapatkan BPJS. Tapi kenapa kok masih ada masyarakat miskin yang tidak mendapat BPJS. Ini kan masalahnya data,” tegasnya.

Selain sebagai wadah komunikasi dan koordinasi, pertemuan tersebut diharapkan bisa menjadi wahana bertukar pikiran serta berbagai pengalaman terkait tiga isu utama pembangunan tersebut. Pasalnya, capaian masing-masing kabupaten/kota terkait tiga isu utama tersebut berbeda-beda. Misalnya, kemiskinan ada daerah yang angka penurunan kemiskinan tinggi, ada juga yang rendah.

Begitu pula terkait stunting dan kabupaten layak anak. Ada daerah yang mampu menekan kasus stunting, ada juga yang belum maksimal. Sehingga berdampak pada masih tingginya kasus stunting di daerah tersebut. “Penguatan koordinasi dan komunikasi ini penting agar capaian ketiga program tersebut kedepan bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Penguatan juga dibutuhkan untuk mewujudkan kabupaten layak anak, dimana Pemprov NTB menargetkan tahun 2023 mendatang NTB  bisa ditetapkan sebagai provinsi layak anak. Syaratnya, seluruh kabupaten/kota di NTB sudah harus menyandang status kabupaten layak anak dengan kategori madya. Sementara tahun ini masih ada dua kabupaten yang belum mencapai status tersebut. Yakni Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) serta Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Sedangkan untuk Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) serta Kabupaten Sumbawa, tahun ini ditargetkan sudah menyandang status madya. Sehingga bisa jadi tahun ini pemerintah provinsi akan focus melakukan pendampingan ke Loteng dan KLU, supaya kedua daerah ini bisa segera naik status madya tahun depan.

“Kalau terkait provinsi layak anak, target kita sudah jelas tahun 2023, NTB sudah ditetapkan sebagai provinsi layak anak. Itu artinya, semua persyaratan untuk menjadi provinsi layak anak sudah harus dipersiapkan sejak sekarang ini,” imbuhnya.

Hal yang sama juga bisa dilakukan dalam upaya mendorong penurunan angka stunting. Di mana nantinya di daerah-daerah yang angka stuntingnya masih tinggi, pemerintah provinsi juga akan ikut intervensi. Guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah tersebut.

“Untuk kasus stunting, masih ada beberapa daerah yang prosentase kasusnya masih diatas 20 persen,” sebutnya. Diantaranya Loteng, KLU, Lotim serta Lombok Barat (Lobar). Kondisi tersebut yang membuat Pemprov NTB sampai saat ini belum mampu mencapai target penurunan kasus stunting dingka 14 persen. Tapi dengan kolaborasi, kerja sama serta kerja keras semua kabupaten/kota di NTB, pihaknya optimis NTB bisa mengejar target penurun kasus stunting diangka 14 persen yang memang menjadi target nasional.

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M,Si., dalam sambutannya mengutarakan, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 29 Tahun 2021 tentang penanggulangan kemiskinan, mengamanatkan gerakan multi pihak penanggulangan kemiskinan. Ia menegaskan, kemiskinan, merupakan isu global yang menjadi tanggung jawab bersama.

Menurutnya, program penanggulangan kemiskinan menjadi perhatian penting Pemprov NTB. Apalagi, Pemprov NTB membidik target 1 digit angka kemiskinan pada 2023. Iswandi mengakui, penurunan tingkat kemiskinan yang dicapai saat ini memang belum signifikan untuk mewujudkan masyarakat NTB yang sejahtera. Yakni, dari 14,14 persen pada Maret 2021, menjadi 13,83 persen pada September 2021.

Terkait penanganan stunting, Iswandi menegaskan bahwa jumlah angka stunting di NTB berdasarkan data e-PPBGM adalah 19,23 persen. Ia menegaskan, penurunan prevalensi stunting perlu didorong untuk lebih akseleratif, untuk mencapai target penurunan stunting 14 persen pada tahun 2024.

“Ini adalah tugas nasional yang juga menjadi tanggung jawab kita bersama-sama di Provinsi NTB. Oleh karena itu, untuk setiap kabupaten/kota yang masih memiliki prevalensi stunting yang tergolong masih tinggi, kita harapkan melalui forum ini dapat dibangun suatu gerakan bersama untuk mempercepat gerakan penurunan stunting,” serunya.

Kepada Suara NTB, Iswandi menambahkan, rencana aksi yang disusun dari Rakor TKPK dan TPPS kali ini nantinya akan menjadi pedoman bersama dalam upaya menuntaskan target di tiga isu utama tersebut. Untuk itu pihaknya juga sudah mendukung kabupaten/kota dengan data dan dokumen yang diperlukan.

Misalnya, data kemiskinan dan stunting yang sudah divalidasi dan diverifikasi. Data by name by address itu nantinya bisa menjadi dasar bagi kabupaten/kota dalam menentukan sasaran program. Khususnya untuk program pengentasan kemiskinan serta kasus stunting. “Kalau kita semua bergerak bersama, kita optimis target yang sudah dicanangkan akan bisa tercapai,” tutup Iswandi. (aan/kir)