Pengalokasian Dana Kelurahan di Mataram Tidak Jelas

Mataram (Suara NTB) – Dua tahun mendapatkan alokasi anggaran dari pemerinta pusat, kini pengalokasian dana kelurahan di Kota Mataram tidak jelas. Anggaran yang digelontorkan hanya untuk program rutin.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, Drs. I Made Putu Sudarsana menjelaskan, dana kelurahan awalnya digelontorkan oleh pemerintah pusat di tahun 2018 dan 2019 lalu melalui dana alokasi umum (DAU) tambahan. Kemudian, di tahun 2020, Kementerian Keuangan menggabungkan menjadi satu dengan DAU yang ditransfer ke daerah. Sejak itu, tidak ada kepastian pengelolaan anggaran dana kelurahan.

Ketidapastian tersebut kemudian diperjuangkan melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dan menjadi salah satu rekomendasi agar dana kelurahan dimunculkan dan pemerintah pusat mengalokasikan kembali dana kelurahan. “Artinya, tidak lagi digabung dengan DAU. Kalau bisa dipisah dengan istilah DAU tambahan,” kata Putu dikonfirmasi, Kamis, 7 Juli 2022.

Menurutnya, kebutuhan kelurahan sangat tinggi. Ia merefleksikan dua tahun sejak pemerintah pusat menggelontorkan dana tersebut, kelurahan banyak berbuat terutama untuk kepentingan masyarakat dengan skala kecil. Baik itu, peningkatan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat.

Putu tidak memungkiri bahwa Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran 5 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Namun, anggaran tersebut sudah jelas peruntukannya. “Iya, penggunaannya untuk program rutin saja,” sebutnya.

Pemerintah pusat semestinya mengalokasikan dana kelurahan seperti pengelolaan dana desa. Pemerintah desa mengelola dana desa secara leluasa. Beda halnya dengan dana kelurahan yang sudah diatur penggunaan dan lain sebagainya. Misalnya, pemerintah desa berhak membuat badan usaha milik desa (Bumdes) dengan anggaran tersebut. Demikian juga program-program lainnya di desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan, kelurahan tidak bisa melakukan hal yang sama. Fokusnya pada peningkatkan sarana prasarana serta program pemberdayaan masyarakat. “Beda desa dengan kelurahan. Kalau desa itu bisa leluasa menggunakan anggaran. Kalau di kelurahan sudah ada juklak-juknisnya,” jelasnya.

Seiring dengan melandainya kasus Covid-19 dan meningkatnya perekonomian masyarakat. Pemkot Mataram bisa mengalokasikan dana kelurahan secara proporsional, sehingga ada kemandirian dari kelurahan untuk melaksanakan program dan lain sebagainya. (cem)

amman




Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Asyik Swafoto Wisatawan Kelahiran Israel Tewas Terjatuh dari Puncak Rinjani

0
Selong (Suara NTB)-Sekitar pukul 05.30 Wita, Jumat tanggal 19 Agustus 2022, wisatawan kelahiran Israel berkebangsaan Portugal meninggal terjatuh di ketinggian 150 meter dari Puncak...

Latest Posts

Asyik Swafoto Wisatawan Kelahiran Israel Tewas Terjatuh dari Puncak Rinjani

Selong (Suara NTB)-Sekitar pukul 05.30 Wita, Jumat tanggal 19...

JNE Raih 2 Penghargaan Bergengsi Kriteria Pelayanan Pelanggan

Jakarta (Suara NTB) -Kinerja maksimal dalam seluruh aspek yang...

Yuk Belajar Cara Pengiriman Uang ke Luar Negeri yang Mudah & Murah

Pengiriman uang ke luar negeri di zaman serba digital...

Kado Kemerdekaan ke 77 RI, Sistem Transmisi Bima-Sape Operasi Penuh

Mataram (suarantb.com)- Tanggal 17 Agustus 2022, bertepatan dengan perayaan...

Dispora NTB Usulkan Porprov NTB Ditunda

Mataram (Suara NTB) - Rencana KONI NTB menggelar Pekan...