Lobar Longgarkan Pengiriman Hewan untuk Kebutuhan Kurban

0
Kadistan Lobar, H. Lalu Winengan saat mengecek kondisi ternak di wilayah Lembar, Kamis, 7 Juli 2022. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Satgas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Lombok Barat (Lobar) memberikan kelonggaran untuk pengiriman hewan kurban lintas kabupaten/kota di Lombok untuk kebutuhan kurban pada perayaan Idul Adha. Hal itu sesuai hasil rapat koordinasi standar kelayakan hewan kurban yang dilakukan bersama kepolisian, TNI, pihak Balai Karantina, Kamis, 7 Juli 2022 di kantor Bupati Lobar.

 

“Ketika kita rapat di Lembar bersama pak Kapolda pak Danrem dan sesuai masukan dari Balai Karantina, khusus hewan kurban ini di pulau Lombok diberikan kelonggaran,” terang Kepala Dinas Pertanian (Distan) Lobar, H. Lalu Winengan. Kelonggaran itu dirasa perlu agar daerah lain di Lombok bisa memenuhui kebutuhan hewan kurban. Sebab jika mengikuti Surat Edaran (SE) pemerintah pusat terkait penyekatan PMK, di mana radius yang ditetapkan 10 kilometer (KM) maka di Lombok tak bisa mengirim atau menerima hewan kurban.

 

“Kita akan membuat surat edaran bupati Lobar, untuk memberikan kelonggaran khususnya untuk hewan kurban,” terangnya. Tak dipungkiri Lobar menjadi salah satu daerah pemasok kebutuhan hewan kurban kota Mataram. Meski diberikan kelonggaran, Winengan menegaskan hewan kurban itu sudah harus dipastikan sehat dan dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). “Surat itu dibuat oleh dokter hewan masing-masing kabupaten tersebut,” ucapnya.

Kelonggaran ini hanya diberlakukan hingga hari raya Idul Adha saja. Setelah itu penyekatan akan kembali diberlakukan. Terutama untuk pengiriman yang berasal dari Provinsi kabupaten di luar NTB. “Sampai Idul Adha dan akan kembali lagi sambil menunggu situasi,” imbuhnya.

 

Mengacu data, total ternak yang terjangkit PMK sebanyak 12.383 ekor, terdapat 8.425 ekor yang sudah dinyatakan sembuh sedangkan sisanya masih dalam proses penanganan. “Dari 12.383 ekor terkena PMK, itu sudah sembuh 8.425 ekor atau  mencapai 70 Persen, terjadi kenaikan,” kata Winengan.

Sementara itu, Wakapolres Lobar, Kompol Taufik menerangkan sesuai hasil rapat koordinasi itu disepakati kelonggaran itu hanya sampai Idul Adha saja. “Setelah selesai lebaran kita akan tetap mengacu kepada SOP yang ada (SE),” tegasnya. Sejauh ini pihaknya sudah membuat posko terpadu untuk penyekatan PMK yang didirikan di Pelabuhan Penyebarang Lembar dan Gili Mas. Penyekatan akan diterapkan bagi hewan kurban yang masuk  atau akan keluar dari Lombok.

Pihaknya sangat mengatensi kesehatan hewan yang nantinya akan di potong untuk kebutuhan kurban. “Di dalam penyekatan itu kita melihat SKKH-nya, kita tanya juga asal hewan kurban itu dan melihat ciri-ciri hewan itu masuk PMK atau tidak. Kalau ditemukan yang tidak boleh lewat dan diminta membawa kembali ke daerahnya,” pungkasnya. (her)