KPU Siapkan Strategi Kurangi Beban Penyelenggara Adhock di Pemilu 2024

0
Suhardi Soud (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – KPU terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam teknis penyelenggaraan pemilu untuk 2024 mendatang. Terutama untuk meminimalisir potensi-potensi munculnya kembali persoalan yang terjadi pada pemilu sebelumnya seperti di tahun 2019.

Salah satu upaya perbaikan yang dilakukan yakni dengan mengurangi beban kerja penyelenggara adhock di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dimana pada pemilu 2019 dulu, banyak penyelenggara adhock menjadi korban sampai meninggal dunia lantaran kelelahan.

“Sebagai lembaga yang baik, tentu kami harus belajar dari pengalaman sebelumnya, agar persoalan yang sama tidak terulang lagi. Untuk pemilu 2024 nanti, KPU akan berupaya untuk mengurangi beban kerja penyelenggara adhock,” ucap Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud pada Kamis, 7 Juli 2022.

Disampaikan Suhardi, dari hasil evaluasi KPU bahwa salah satu yang menjadi beban penyelenggara adhock pada pemilu 2019 yakni beban administrasi seperti banyaknya salinan hasil perolehan suara yang harus diselesaikan.

“Kalau dulu pemungutan suara dan penyelesaian administrasi salinan hasil pemilihan dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Nah sekarang KPU buat aturan membuat jeda, misalnya pemungutan suara tanggal 14, maka penyalinan administrasi dilakukan tanggal 15,” ungkapnya.

Selanjutnya upaya yang dilakukan KPU juga yakni dengan menerapkan digitalisasi hasil pemilu. Diharapkan penyalinan hasil pemilu dengan teknologi digital bisa mengurangi beban penyelenggara pemilu adhock. “Digitalisasi salinan digital akan diterapkan, supaya beban kerja pemilu 2019 tidak terulang ditahun 2024 nanti,” katanya.

Selanjutnya juga KPU akan melakukan pembatasan syarat usia bagi penyelenggaraan adhock maksimal 50 tahun. Dengan pembatasan usia maksimal itu, maka yang menjadi penyelenggara adhock itu diprioritaskan anak-anak muda. “Salah satu strateginya juga membatasi usia maksimal 50 tahun. Maka anak muda harus berani masuk menjadi penyelenggara pemilu, tidak hanya melihat pemilu dari luar saja,” ujarnya.

Terakhir KPU juga akan menaikkan jumlah honor bagi penyelenggaraan adhock ditingkat KPPS dengan nilai yang cukup besar yakni disetarakan dengan standar upah minimum daerah. (ndi)