Di Balik Penghargaan Menakertrans RI, Disnakertrans NTB Inovasi Strategi Penanganan Masalah Ketenagakerjaan

0
Kadisnakertrans NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos.,MH menjadi salah satu penerima penghargaan di antara  11 provinsi di Indonesia yang dinilai berhasil mengatasi masalah ketenagakerjaan.

Menerima penghargaan sebagai salah satu daerah  yang berhasil menangani permasalahan tenaga kerja, jadi pelecut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB lebih baik lagi. Target ke depan adalah penyelesaian semua persoalan tenaga kerja dengan pola dan strategi yang terus diinovasi.

Ada banyak aspek dalam hubungan industrial yang dihadapi oleh Disnakertrans sebelum akhirnya diganjar penghargaan tersebut. Pemerintah pusat melalui Kemenakertrans melihat keseriusan NTB dalam  merepons setiap masalah berkaitan tenaga kerja, selain Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga masalah pekerja di dalam daerah.

 

Kadisnakertrans NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos.,MH

Ada ribuan masalah tenaga kerja  yang masuk jadi pengaduan ke pihaknya, sebagian tembus ke pemerintah pusat melalui pengaduan secara daring. Pengaduan terkait PMI selama setahun terakhir saja mencapai 1.080 kasus, di luar masalah tenaga kerja daerah. Sementara di tingkat perusahaan daerah, ada 14 kasus yang tembus ke pusat dan dikembalikan ke daerah. Permasalahannya berhasil ditangani sampai tuntas.

“Masalah tenaga kerja itu bukan hanya tentang PMI saja, bukan, tapi banyak aspek lain yang perlu diketahui masyarakat. Seperti outsourcing perusahaan di daerah dengan beragam masalahnya,” kata Kepala Disnakertrans NTB I Gede Putu Aryadi, Kamis, 7 Juli 2022.

Ada beberapa masalah  yang dihadapi selama setahun terakhir dan menjadi perhatian pusat dalam penanganannya. Seperti aspek perlindungan, tenaga kerja tidak diberikan perlindungan sosial dan kesehatan. Banyak perusahaan tidak memberikan asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja. Aspek tunjangan, perusahaan tidak memberikan tunjangan dan perlindungan sebagaimana hak tenaga kerja yang diatur sesuai Undang Undang.

Dicontohkan, ada beberapa persoalan yang berhasil dituntaskan setelah melalui pendekatan persuasif, bahkan ada yang terpaksa dengan pendekatan hukum. Seperti sebuah perusahaan di Lombok Tengah, terpaksa merogoh kasnya sebesar Rp 180 juta untuk membayar asuransi kecelakaan bagi seorang karyawan. “Itu salah satu yang berhasil kita selesaikan dengan pendekatan agar keras melalui pendekatan hukum,” kata Gede.  Ada juga beberapa kasus, seperti outsourcing tenaga pengamanan di salah satu bank daerah yang tidak mau membayar tunjangan, akhirnya berhasil dilakukan mediasi. Dua kasus ini juga tembus ke  Kemenakertrans, masuk melalui pelaporan secara online.

Mengerjakan yang Tidak Biasa

Dalam menjalankan tugasnya sebagai komando di Disnakertrans, Gede Aryadi berusaha bekerja lebih dari ekspektasi agar hasilnya pun luar biasa. “Karena dalam masalah ketenagakerjaan ini kadang perlu memaksanakan kemampuan, butuh inovasi setiap hadapi persoalan berbeda. Harus bekerja out of the box,” tandas mantan Irbansus Inspektorat NTB ini.

Ia menganggap penghargaan dari Menakertrans itu bukan tujuan utama, tapi menjadi pelecut untuk target yang kinerja yang lebih baik lagi. Hal ini juga selalu ditularkan kepada jajarannya, karena masalah ketenagakerjaan semakin kompleks dipengaruhi sektor  usaha yang terus tumbuh. Seperti UMKM baru dan yang sudah lama, industri baru yang terus bertumbuh, berkontribusi menciptakan problematika. “Maka perlu strategi strategi baru dalam penyelesaiannya.  Salah satunya adalah kolaborasi dengan organisasi dan lembaga yang bisa membantu mengurai permasalahan. Inilah  iklim yang terus saya bangun,”jelasnya.

Harus disadari bahwa akses masyarakat yang semakin banyak di era teknologi informasi, memudahkan penggunaan berbagai platform mengungkap problem ketenagakerjaan yang dihadapi para pekerja. Seperti keberadaan kalan pelaporan NTB Care. Kepada timnya, terutama bidang pengawasan ketenagakerjaan, harus bekerja lebih cepat dan reponsif.  Era saat ini bukan lagi pasif menunggu laporan, tapi kecepatan respon dan penanganan. “Supaya ada keseimbangan dalam hubungan industrial. Tujuan akhirnya perusahaan bisa patuh pada K3,” tandasnya.

Penghargaan dari Menakertrans RI

Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2022, Provinsi NTB menjadi salah satu provinsi yang dianugerahi penghargaan nasional sebagai daerah yang konsisten dalam penegakan hukum ketenagakerjaan.

Penghargaan dari Mentri Ketenagakerjaan Ida Fauzia tersebut, diterima langsung Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos.MH, selasa Malam, di hotel Holiday in Jakarta.

Penghargaan ini diraih, karena dalam satu tahun terakhir NTB dinilai memiliki progres yang baik dalam menangani berbagai masalah ketenagakerjaan. Langkah-langkah kolaborasi dengan seluruh stakeholder serta konsolidasi dalam proses mengatasi kasus ketenagakerjaan di NTB sudah terlihat. (*)