Capaian PAD Merosot, Kepala OPD Harus Diberi Sanksi Tegas

0
H. Abu Bakar. (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid diminta melakukan langkah tegas terhadap pembantunya yang tidak mampu mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lebih-lebih hingga saat ini delapan organisasi perangkat daerah (OPD) dengan capaian menurun, bahkan dua OPD nol realisasi PAD nya.

Abdul Majid. (Suara NTB/dok)

“Pemkab Lobar  perlu memberikan mekanisme reward and punishment bagi OPD supaya memberikan capaian kinerja yang baik bagi pelayanan publik dan pencapaian target PAD yang baik,” tegas ketua komisi II DPRD Lobar, H. Abu Bakar, Kamis, 7 Juli 2022. Sesuai dengan pandangan umum fraksi PKS bahwa terdapat 20 catatan yang perlu menjadi perhatian serius Pemkab. Untuk meningkatkan PAD, OPD penghasil PAD harus lebih banyak melakukan Inovasi dan kreativitas.

Pihaknya juga mendorong Pemkab mengoptimalkan dan mampu memetakan sumber-sumber PAD yang belum tergali dan belum terkelola secara efektif baik itu potensi pajak potensi kontribusi maupun potensi pendapatan lain-lain yang sah. Di samping Pemkab harus tegas dalam inventarisasi potensi pajak mineral bukan logam dan batuan seiring dengan banyaknya aktivitas pembangunan yang ada di Lobar agar potensi penerimaan PAD dari sektor ini dapat lebih ditingkatkan.

Bagi anggota DPRD Lobar lainnya, H. Abdul Majid, saat laporan Banggar yang disampaikannya, politisi PPP itu mendorong Pemkab harus segera melakukan penilaian ulang terhadap objek PBB dengan melakukan klasifikasi terhadap nilai tanah dan bangunan yang memiliki standarisasi klasifikasi yang memiliki nilai paling tertinggi dan paling rendah dalam rangka mengoptimalkan peningkatan PAD dari sektor PBB.

Menjawab itu, Sekda Lobar, Dr. H. Baehaqi menegaskan bahwa hari Jumat (hari Ini red) semua OPD Penghasil PAD akan dikumpulkan oleh Bupati untuk diberikan penekanan tentang bagaimana strategi pencapaian target PAD di masing-masing. Selain itu, kepala OPD akan dimintai menandatangani surat pernyataan pakta integritas. “Itu juga diminta kepada para Kepala OPD,” tegas dia. Langkah tegas berupa evaluasi juga rutin dilakukan oleh pihaknya, terhadap capaian OPD. Tidak saja di sektor PAD, namun menyeluruh. (her)