BPN Lotim Tidak Berani Batalkan SHM Sekaroh

0
Papan permakluman yang dibuat oknum yang memegang sertifikat hak milik (SHM) nomor 704 di lahan kawasan hutan lindung Sekaroh, Lotim bagian selatan. (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. Harun mengatakan pihaknya tidak berani gegabah dalam membatalkan sertifikat hak milik (SHM) tanah yang sudah diterbitkan. Termasuk pada kasus sertifikat hak milik 704 di dalam kawasan hutan lindung Sekaroh, Kecamatan Jerowaru.

Menjawab Suara NTB, Kamis, 7 Juli 2022, H. Harun mengatakan dalam kasus normal saja pihaknya harus mengetahui jelas dulu apa alasan dari usulan pembatalan. Sesuai ketentuan yang berlaku, ada mekanisme pembatalan yang harus dilewati sehingga keputusan pembatalan tidak salah secara hukum.

Pertama, katanya harus diawali dengan permohonan pembatalan. Setelah itu, pihak BPN melihat lokasi tanah. Berikut diteruskan ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN. Kanwil juga melakukan cek langsung kondisi lapangan untuk selanjutnya melakukan analisa. Diperlukan juga proses sinkronisasi data antara fakta dengan lapangan. Termasuk sinkronisasi dengan amar putusan pengadilan.

Dengan dasar itulah, sambungnya baru kemudian digelar perkara membahas bersama di Kanwil dengan menghadirkan kepala BPN tingkat Kabupaten.  Setelah semua proses itu dilalui, baru kemudian Kanwil memerintahkan BPN di Kabupaten melakukan penarikan sertifikat.  Intinya, untuk kasus SHM 704 Sekaroh ini masih dalam proses.

Proses normalnya, dibutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk melakukan penarikan sertifikat tersebut. Kalau tidak bisa dilakukan penarikan sertifikat, surat Kanwil dibalas oleh BPN Kabupaten baru kemudian dibatalkan.

Pada kasus SHM 704 dengan luas sekira 1,5 hektar tersebut diketahui ada dua putusan pengadilan. Pertama putusan Perdata Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan kedua Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kedua putusan hakim ini katanya sama-sama kuat. Pihak BPN pun mengaku bingung untuk memilih yang mana. “Yang mana kita ikuti ini,” sebutnya.

Kalau tidak salah, sambung H. Harun, Kanwil BPN Provinsi juga sudah meminta petunjuk ke BPN Pusat. Sebelumnya sudah dilakukan pula permintaan petunjuk di pengadilan dan kejaksaan. Tapi belum ada petunjuk lebih lanjut.

Kedua putusan hukum atas kasus SHM di dalam kawasan hutan lindung Sekaroh itu katanya sama-sama kuat. BPN belum bisa memilih untuk melaksanakan salah satu dari putusan hukum tersebut. “Karena kami dalam hal ini kan punya atasan, jadi minta petunjuknya juga ke Kanwil,” imbuhnya.

Kalau Kanwil juga ragu dengan alasan dua putusan pengadilan tersebut, maka dirasa perlu untuk meminta petunjuk dari pejabat yang lebih tinggi yang ada di Jakarta. “Itu yang kita tunggu,” demikian ucapnya. (rus)