KPU Lobar Ajukan Anggaran Pilkada Rp62 Miliar ke Bupati

0
Bupati Lobar H Fauzan Khalid menerima usulan rancangan anggaran dari Ketua KPU bersama komisioner di ruang kerjanya, Rabu, 6 Juli 2022. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) -. KPU Lombok Barat mengajukan usulan rancangan anggaran penyelenggaraan pemilihan Kepala daerah (pilkada) kepada Pemda Lombok Barat. Total anggaran yang diajukan ke Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid mencapai Rp62 miliar. “Total rancangan anggaran  yang kami  ajukan  hampir Rp62 miliar ke Pemda Lobar,” kata Ketua KPU Lobar Bambang Karyono Kemarin.

Ketua KPU bersama komisioner menyerahkan langsung usulan itu kepada Bupati Lobar H Fauzan Khalid di ruang kerjanya. Dikatakan, anggaran yang diusulkan itu bersifat global. Karana pihaknya menyelenggarakan dua Pilkada. Yakni Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur, dan Pilkada Bupati dan Wabup Lobar. Sehingga dari dana yang diusulkan itu, kemungkinan dikurangi anggaran sharing dari Pemprov NTB.

Bambang menjelaskan, usulan anggaran yang diajukan sudah disesuaikan baik dengan aturan internal berdasarkan PKPU dan PMK (peraturan Menteri Keuangan) terkait dengan harga. Dan itu juga sudah disesuaikan dengan kenaikan harga yang sudah ditetapkan KPU RI berdasarkan biaya di Pemilu. Misalnya, di tingkat KPPS biaya honornya Rp500 ribu namun di Pemilu mencapai Rp1.500.000. Terdapat kenaikan hingga 300 persen.

Sehingga kata dia pembengkakan biaya itu lebih dominan di tingkat adhoc totalnya hampir 25 Persen dari total anggaran. Sedangkan untuk anggaran tahapan mencapai 35 persen, logistik 10 persen. Sementara itu, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid didampingi Asisten I Daerah Agus Gunawan, Sekretaris KPU Lombok Barat menyambut pihaknya akan tetap mendukung seluruh tahapan Pilkada 2024 yang dilaksanakan oleh KPU. Menurutnya hal ini merupakan perintah undang undang sehingga semua tahapan pilkada dan pemilu 2024 harus didukung oleh semua pihak.

Bupati dua periode ini juga mengatakan bahwa Pemilu dan Pilkada tahun 2024 dilaksanakan di waktu yang berbeda. Hal ini tentu harus didukung semua pihak karena jadwal dan tahapan ini telah disahkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Karenanya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tentu akan memberikan dukungan dalam bentuk dana hibah pada KPU yang besarannya disesuaikan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

“Tentu Pemerintah Daerah akan mendukung tahapan pilkada ini karena merupakan perintah Undang Undang. Kami dapat memberikan bantuan berupa dana, lokasi, serta kebutuhan lainnya. Tentu harus tetap mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini juga Bupati meminta agar hal yang terkait dengan bantuan dana hibah untuk Pilkada dapat dibicarakan dengan berbagai pihak terkait. Selain itu, harus tetap mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku. Karenanya, ia meminta agar ada pertemuan yang dilaksanakan antara KPU, DPRD dan Pemerintah Daerah untuk membicarakam tentang dana hibah Pilkada ini. “Tentu ini harus dibicarakan dengan semua pihak terkait agar semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku,” ujarnya. (her)