Kejari Lotim Minta SHM di Hutan Sekaroh Segera Dibatalkan

Selong (Suara NTB) – Masih adanya sertifikat hak milik (SHM) di dalam kawasan  hutan lindung Sekaroh turut disoal Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim). Kejaksaan Negeri Lotim meminta SHM 704 yang masih ada di dalam kawasan hutan segera dibatalkan.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Lombok Timur, M. Isa Ansyori  kepada Suara NTB mengatakan pihaknya sudah bersurat kepada Badan Pertanhanan Nasional (BPN) Lotim. Informasinya, saat ini sedang dalam proses dari BPN Lotim ke Kantor Wilayah BPN  Provinsi NTB yang ada di Mataram. Informasinya, kewenangan pembatalan informasinya oleh Kanwil.

Isa Asnori menjelaskan, ada dua posisi di dalam kasus SHM Hutan Lindung Sekaroh. Pertama ada posisi kasus tindak pidana yang sudah vonis hukum tetap pada pengadilan tindak pidana korupsi. Ada juga posisi di Perdata Pengadilan Tata Usaha Negara. Putusan perdata PTUN inilah yang diketahui dipegang oleh pemilik SHM. “Ini menjadi  kaya dua keputusan, yang mana diutamakan segala macam,” terang Isa.

Kedua putusan tersebut diketahui sama sama keputusan pengadilan. Keduanya memang harus dihormati. Bagi Kejaksaan Negeri, kasus tersebut ansih merupakan putusan pidana. Asasnya, bisa diputuskan dengan keputusan lebih tinggi. Karena keduanya sama-sama berkekuatan hukum. Bagi Kejari Lotim yang mengawal kasus pidana dalam kawasan hutan lindung Sekaroh ini, putusan hukum pidana harus diutamakan. Pasalnya, sudah jelas dalam putusan pidana membatalkan semua sertifikat hak milik dalam kawasan hutan lindung RTK 15 tersebut.

Dikatakan, dalam proses putusan pidana itu sudah jelas telah dilakukan uji materi. Harusnya putusan pidana ini sudah dilaksanakan. Akan tetapi, kembali lagi kepada ke instansi yang memiliki kewenangan melakukan pembatalan sertifikat. Semua upaya hukum biasa juga sudah habis ditempuh. Keputusan hukum yang ditetapkan sebenarnya sudah final dan tidak ada lagi upaya hukum lain. Diketahui, sejumlah pihak juga sudah menjalani proses hukum atas putusan inkrah hakim pengadilan Tipikor. “Jadi sifatnya itu sudah mengikat,” terangnya.

Berita acara pengembalian barang bukti untuk dilakukan pembatalan sertifikat juga sudah dibuat jelas pada tangga 11 Juli 2019 silam. Berita acara itu pun turut diteken oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lotim kala itu, Lalu Mandra Prawiranegara, SH. MH.

Kepala KPH Rinjani Timur, Mustara Hadi sebelumnya juga menyayangkan masih adanya klaim atas sertifikat hak milik di dalam kawasan Hutan Lindung Sekaroh. KPH sudah meminta petunjuk ke Kejaksaan Negeri Lotim untuk langkah selanjutnya.  Dimana, SHM 704 seluas 1,5 hektar itu juga bersinggungan dengan Kulin KK Kelompok Tani Hutan Pink Lestari yang diberikan kewenangan oleh meteri mengelola Pantai Pink.

Dalam kawasan Hutan Lindung Sekaroh, selain KTH Pink Lestari, izin pemanfaatan juga sudah diberikan kepada PT Eco Solution Lombok (ESL), Kemitraan Kehutanan dipegang kelompok Segui. Lainnya ada Jeeva Bloam. Terhadap mereka yang sudah kantongi izin dipersilakan untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan ketentuan perizinan yang dipegang.

Sementara, terkait SHM sendiri kata Mustara masuk dalam daftar 29 sertifikat yang sudah lama sekali diusulkan pembatalannya. Pasalnya, klaim masih berlakunya SHM 704 membuat KTH Pink Lestari tidak bisa kembangkan wisatanya. Selama ini, kata Mustara sudah dilakukan berbagai upaya meminta agar diselesaikan.

Sudah juga ke kejaksaan nergi Lombok Timur menyampaikan hal ini agar sertifikat itu dibatalkan supaya Pink bisa berjalan dengan baik. “Pada prinsipnya kawasan hutan Sekaroh tetap kawasan hutan lindung,” tegasnya. Sampai sekarang, kata Kepala KPH Rinjani Timur ini, belum dirubah oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan soal status kawasan.

Luas lahan yang klaim SHM 70 lebih kurang 1,5 ha. Alasan klaim mengacu pada Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bagi KPH Rinjani Timur ini, hanya melaksanakan keputusan menteri. “Kalau  menteri memutuskan dikeluarkan dari kawasan hutan, maka kita akan ikuti, pasalnya yang berwenang memutuskan dilepas jadi kawasan hutan adalah menteri,” katanya. (rus)

amman




Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

Meriahkan Hari Kemerdekaan, BRI Rangkul Pelaku UMKM dalam “BRILian Independence Week” 

0
Jakarta (suarantb.com) Perayaan HUT Republik Indonesia (RI) ke-77 yang dilaksanakan oleh berbagai pihak berlangsung meriah, tak terkecuali PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang...

Latest Posts

Meriahkan Hari Kemerdekaan, BRI Rangkul Pelaku UMKM dalam “BRILian Independence Week” 

Jakarta (suarantb.com) Perayaan HUT Republik Indonesia (RI) ke-77 yang...

Asyik Swafoto Wisatawan Kelahiran Israel Tewas Terjatuh dari Puncak Rinjani

Selong (Suara NTB)-Sekitar pukul 05.30 Wita, Jumat tanggal 19...

JNE Raih 2 Penghargaan Bergengsi Kriteria Pelayanan Pelanggan

Jakarta (Suara NTB) -Kinerja maksimal dalam seluruh aspek yang...

Yuk Belajar Cara Pengiriman Uang ke Luar Negeri yang Mudah & Murah

Pengiriman uang ke luar negeri di zaman serba digital...

Kado Kemerdekaan ke 77 RI, Sistem Transmisi Bima-Sape Operasi Penuh

Mataram (suarantb.com)- Tanggal 17 Agustus 2022, bertepatan dengan perayaan...