Hadirkan Ditjen Bea Cukai, Satpol PP NTB Sukses Gelar Rakor DBHCHT dan Lahirkan Lima Rekomendasi

0
Para pemangku kebijakan yang hadir dalam Rakor Optimalisasi Penekanan Peredaran Rokok Ilegal Berbasis Aplikasi Lingkup Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB, Senin, 4 Juli 2022.(Suara NTB/ist)

Berlokasi di Mandalika Ballroom, Hotel Astoria Mataram, Satpol PP NTB menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Penekanan Peredaran Rokok Ilegal Berbasis Aplikasi Lingkup Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB, Senin, 4 Juli 2022.

KEGIATAN itu menghadirkan Ditjen Bea Cukai, Satpol PP NTB gelar rapat koordinasi dengan agenda pembahasan terkait dengan peredaran barang kena cukai ilegal, aplikasi berbasis sistem informasi peredaran rokok ilegal, serta koordinasi antar Satpol PP Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB.

Kasat Pol PP Provinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy menandatangani dokumen dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Penekanan Peredaran Rokok Ilegal Berbasis Aplikasi Lingkup Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB.(Suara NTB/ist)

Turut hadir dalam acara tersebut: Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, Bea Cukai Mataram, Bea Cukai Sumbawa, Bea Cukai Bali, seluruh Kasat Pol PP se-Kab/Kota Provinsi NTB, Polda NTB dan beberapa perwakilan dari Biro Setda Provinsi NTB.

Sebagai informasi, Satpol PP sebagai aparat penegak perda bekerjasama dengan Bea Cukai. Upaya ini untuk mengoptimalkan penerimaan dan tata kelola DBHCHT, yaitu penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau yang dibagi hasilkan kepada pemerintah daerah, dengan komposisi sesuai yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Semoga dengan adanya kegiatan rakor ini, koordinasi untuk mengoptimalkan pemberantasan terkait barang kena cukai ilegal dapat terkonsep secara baik, terutama dengan bea cukai serta koordinasi kita sesama Satpol PP sebagai penegak perda semakin kompak dan kolaboratif,” tegas Kasat Pol PP Provinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy, yang akrab disapa Doktor Najam dalam kegiatan tersebut.

Bersama Dinas Kominfotik NTB, Kasat Pol PP NTB menjalin kerjasama terkait aplikasi penunjang peredaran rokok ilegal yakni Sistem Informasi Gempur Rokok Ilegal (SIGOKIL).

“Harapan saya, dengan adanya aplikasi SIGOKIL ini, tidak hanya memberikan infomasi terkait peredaran rokok ataupun barang kena cukai ilegal namun  memudahkan kita untuk memberikan informasai pelayanan publik lainnya secara daring di era transformasi digital” tutup Doktor Najam. Kegiatan berjalan dengan aman dan lancar.

Lima Rekomendasi

Pada kesempatan ini kesepakatan juga dijalin oleh masing-masing Kepala Satuan Pol PP Kab/Kota, Ditjen Bea Cukai, serta perwakilan dari Bappeda Provinsi NTB, yang terurai sebagai berikut:

PERTAMA: Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Provinsi;

KEDUA : Menyepakati rancangan Renja Perangkat Daerah Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;

KETIGA : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;

KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2022 ini; dan

KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2023.

Kegiatan rapat koordinasi berjalan aman dan lancar, serta rekomendasi tersebut juga telah terjalin sebagai tanda komitmen untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal khususnyq rokok ilegal dapat dimusnahkan terutama di wilayah Provinsi NTB. (*)