Tuntut Janji Pelindo III Bayar BPHTB, Ketua DPRD Dorong Pemda Tempuh Jalur Hukum

Giri Menang (Suara NTB) – Langkah tegas Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid yang memerintahkan untuk menyegel Pelabuhan Gili Mas Kecamatan Lembar, lantaran pihak Pelindo III Lembar belum melaksanakan kewajibannya membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mendapatkan dukungan penuh dari kalangan DPRD. Bahkan Ketua DPRD Lobar Hj Nurhidayah mendorong Pemda melakukan langkah lebih keras dan tegas lagi, yakni menempuh langkah hukum.

Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah mengkritik pihak Pelindo III tidak komitmen terhadap janjinya membayar BPHTB kepada Pemda. Sebab hasil komunikasi terakhir Bulan Maret lalu, pihak Pelindo membentuk tim untuk mempercepat proses pembayaran dan di BPN sudah tidak ada masalah. Saat itu pihak Pelindo minta waktu satu bulan. “Karena itu kami menunda melakukan aksi-aksi itu (menutup) sampai selesai event MotoGP, untuk menjaga situasi. Tapi karena sampai hari ini belum ada pembayaran, ya kami support Pemda untuk melakukan tindakan lebih tegas terhadap Pelindo. Langkah tegas itu, bisa segel, ditutup, atau pasangkan plang bahwa Pelindo tidak taat kewajiban bayar pajak,” tegas ketua DPRD ini, Selasa, 5 Juli 2022.

Pihak dewan pun kata dia, kebetulan akan membahas KUA-PPAS APBD Perubahan pada pertengahan bulan ini. Jika pada saat pembebasan itu pihak dewan belum mendapatkan angka real dari BPHTB itu maka pihaknya melakukan pemanggilan secara resmi pihak Pelindo untuk mengklarifikasi persoalan ini. “Kita panggil dia (Pelindo III) secara resmi, biar disidang oleh Dewan,” tegasnya.

Bagaimana pun kata dia, itu menjadi kewajiban Pelindo. Lebih-lebih kata politisi Gerindra itu, pihak Pelindo sudah menikmati hasil dari keberadaan Pelabuhan itu selama beberapa tahun. Sementara kewajibannya membayar BPHTB belum dilakukan. Dan tentu ini akan menjadi preseden buruk, lebih-lebih Pelindo ini perusahaan BUMN.

“Dia (pelindo) tidak taat, bagiamana memberikan contoh bagi wajib pajak yang lain, sementara masyarakat di bawah sampai dilakukan gerebek PBB. Dan mereka taat, lah ini perusahaan yang didirikan dari pajak rakyat justru tak taat aturan,” imbuhnya sembari mengatakan jangan sampai nanti kesannya tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Pihaknya pun menyarankan kepada Pemda untuk mengambil langkah preventif bahkan lebih jauh lagi. Bila perlu kata dia, Pemda bersurat sampai ke Pelindo pusat untuk mempercepat. Bahkan Pemda Perlu menempuh langkah hukum, sebab kata dia terhadap pihak yang tak taat kewajiban pajak ada konsekuensi hukum.

“Bisa dikenakan pidana juga, karena sama seperti kasus hotel di Senggigi yang disegel karena tak bayar pajak, sekarang ini masak ndak bisa dilakukan terhadap Pelindo,” tegas dia sembari menegaskan langkah ini untuk memberikan shock therapy. Senada disampaikan H. Abdul Majid selaku juru bicara Banggar dan DPRD fraksi fraksi DPRD. Ia meminta Pemda segera melakukan langkah tegas sesuai ketentuan hukum dengan berkoordinasi bersama APH terkait tentang tunggakan pajak BPHTB PT Pelindo dan tunggakan pajak pada hotel sentosa yang diharapkan dapat berkontribusi bagi peningkatan PAD Lombok Barat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. “Pemda harus segera melakukan langkah tegas sesuai ketentuan hukum terkait tunggakan pajak BPHTB PT Pelindo III Lembar,” tegas dia.

Sebelumnya, Bupati Fauzan geram terhadap pihak Pelindo III Lembar yang hingga saat ini belum melaksanakan kewajibannya membayar pajak lahan pelabuhan Gili Mas Kecamatan Lembar, senilai Rp5,7 miliar sejak beberapa tahun silam. “Nanti kita minta segel lagilah, ndak tahu kok lama sekali belum bayar (BPHTB),” tegas Bupati merespon catatan saran dan imbauan bagi Pemerintah Daerah dari Badan Anggaran DPRD dan fraksi fraksi DPRD. Bupati mempertanyakan komitmen dari Pelindo, yang sebelumnya berjanji sebulan ketika diributkan oleh pihak Pemda. Namun hingga kini Pelindo tak kunjung membayar BPHTB tersebut. Pihaknya bahkan akan meminta kepada Bapenda ditemani DPRD untuk mendatangi lagi pihak Pelindo. “Agak keras saja nanti Bapenda bersama DPRD di sana,” tegas dia.

Sementara itu, Sekda Lobar Dr H Baehaqi menegaskan pihak Pemda perlu menggerebek BPHTB d Pelindo III itu, seperti halnya kegiatan Gerebek PBB yang dilakukan oleh Bapenda saat ini. “Termasuk nanti kita gerebek juga (BPHTB), kita gerebek PBB, gerebek juga itu (BPHTB),” jelas dia.

Sementara itu, GM PT Pelindo III Lembar, Baharudin mengatakan pembayaran BPHTB atas pembebasan tanah untuk Terminal Gilimas saat ini masih menunggu penetapan hak dari Menteri ATR. “Pembayaran itu (BPHTB) dilakukan setelah ada penetapan dari kementerian ATR. Bagiamana kita mau bayar kalau belum ada penetapan. Kan sudah dijelaskan berkali-kali,” tegas dia. Terkait surat pernyataan Pihaknya meminta tempo satu bulan ke Pemda? Ia beralih, kalau itu penetapan dari kementerian ATR selesai. Namun sampai saat ini belum keluar penerapannya. “Kan setelah penetapan kita selesaikan administrasi selama satu bulan,” kilahnya.

Ditanya soal dimana letak mandeknya? Baharudin mengaku prosesnya sudah keluar rekomendasi dari BPN provinsi dan dikirim ke Kementerian di Jakarta. Tinggal kata dia, menunggu penetapan dari Menteri. Begitu penetapan dan persetujuan keluar, dasar itulah Pihaknya mengajukan ke Direksi Pelindo untuk pembayaran BPHTB. “Apa yang bisa kita tagih kalau belum ada penetapan,” ujarnya.

Sejauh ini proses ini sudah dibantu oleh pihak BPN untuk percepatan. Ditanya Kapan target penyelesaian BPHTB ini? Menurut dia, kalau sudah ada penetapan Pihaknya segera mengajukan pembayaran. Apakah perlu ada langkah proaktif Pelindo III menanyakan ke kementerian? Hal itu kata dia, levelnya direksi. Yang pasti pihaknya sudah menyampaikan ke menajemen.

Pihaknya menampik disebut tidak taat kewajiban, sebab dalam pembayaran BPHTB ini ada regulasi yang harus diikuti. Berbeda kalau keperluan pribadi, bisa langsung bayar BPHTB. Karena luasan lahannya kewenangan menteri, maka perlu penetapan dari Menteri. Sesuai surat pernyataan kepada Pemda yang ditandatangani tanggal 15 Maret 2022 lalu, Pelindo III berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pembayaran dimaksud dalam jangka waktu satu bulan sejak dibuatnya surat pernyataan tersebut. (her)

amman




Digital Interaktif.

Edisi 1 Januari 1970

KEK Diharap Kembangkan Kawasan Ekonomi Daerah

0
Mataram (Suara NTB) - Membangun beberapa pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) diharapkan menjadi enzim untuk percepatan ekonomi daerah. Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H....

Latest Posts

KEK Diharap Kembangkan Kawasan Ekonomi Daerah

Mataram (Suara NTB) - Membangun beberapa pengembangan kawasan ekonomi...

Petani Porang di Sekotong Tengah Keluhkan Ruas Jalan Rusak

Akibat jalan rusak di wilayah terisolir Dusun Serero Desa...

Peredaran Dua Kilogram Narkoba di NTB Digagalkan

Mataram (Suara NTB) - Polda NTB menggagalkan peredaran narkoba...

Polisi Kantongi Hasil Audit Kerugian Negara Kasus Dana Kapitasi Puskesmas Babakan

Mataram (Suara NTB) - Polresta Mataram mengaku sudah menerima...