Tata Ruang di NTB Perlu Disempurnakan

0
Amry Rakhman (Suara NTB/ham)

MASALAH tata ruang di daerah ini masih mesti disempurnakan. Harapannya, nanti saat membangun, mengacu pada tata ruang yang sudah ditetapkan. Masalah penyempurnaan tata ruang ini menjadi bahasan dalam Rapat Forum Tata Ruang di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Selasa, 5 Juli 2022.

Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan Dr. Ir. Amry Rakhman, M.Si., menjelaskan, dalam rapat ini ada dua hal yang dibahas. Pertama, membahas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) bekerjanya Forum Penataan Ruang, karena ada beberapa hal yang berbeda dengan dulu, sehingga harus disempurnakan.

‘’Secara substansinya nggak terlalu berbeda. Cuma karena ada penyesuaian sedikit teknis. Pada intinya SOP itu ada tiga, ada SOP berkaitan dengan perencanaan ruang, ada SOP berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan ada SOPberkaitan dengan pengendalian ruang,’’ ujarnya pada Suara NTB usai memimpin Rapat Forum Penataan Ruang.

Hal ini, ujarnya, menjadi pedoman bagi Forum Penataan Ruang itu sampai ke Pokja supaya mengikuti SOP, sehingga mampu mempercepat pelayanan di dalam penataan ruang.

Yang kedua, ujarnya, pihaknya mengevaluasi tentang progres revisi rencana tata ruang yang udah berlangsung 2-3 tahun terakhir. Apalagi ada perubahan aturan, mulai Undang-undang Cipta kerja sampai turunannya hingga ke Permen ATR yang mengharuskan ada integrasi antara ruang darat dengan ruang laut dalam satu dokumen perencanaan.

‘’Nah setelah ini tadi kita coba bekerja yang bekerjanya sudah dalam 1 tahun terakhir ini. Tadi direncanakan bahwa aspek aspek teknis tentang  lautnya, tentang beberapa masalah pertanian, masalah di lingkungan hidup, kebetulan ada yang harus dilakukan penyesuaian sedikit-dikit diharapkan di minggu kedua bulan Agustus ini sudah ada persetujuan teknis,’’ terang mantan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah NTB ini.

Selain itu, ujarnya, persetujuan teknis tentang laut harus ada persetujuan dari Kementerian Kelautan dan Peirkanan, persetujuan tentang kehutanan juga harus ada dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk itu , proses mulai dari minggu ini sampai ke minggu pertama Agustus akan terus dilakukan, sehingga bisa mendapat persetujuan dari kementerian. 

Jika persetujuan teknisnya sudah ada, tambahnya, ini bisa menjadi landasan untuk mengajukan raperda RTRW Provinsi NTB yang baru ini untuk direvisi ke DPRD. ‘’Harapannya semua ini tahun ini kita berusaha untuk RTRW ini bisa Perdanya tuntas. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan supaya pemanfaatan ruang kita semakin bisa kita  cara pengendaliannya nanti ya bisa juga kita lakukan dengan baik supaya dia bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara lebih baik,’’ ujarnya.  (ham)