Pemerintah Pusat Sebut NTB Miniatur Serapan Ketenagakerjaan dari UMKM

0
Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan RI, Anwar Sanusi saat melihat produk UMKM NTB.

Mataram (Suara NTB) – Provinsi NTB merupakan sebuah miniatur kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, di pengaruhi serapan tenaga kerja dari berbagai sektor di dalamnya. Bahwa sektor lapangan usaha yang paling banyak menyerap angkatan kerja adalah sektor informal, yakni IKM, UKM dan UMKM.

“Sementara sektor formalnya masih sangat terbatas, bahkan sulit bertahan ditengah Pandemi Covid19. Itulah tantangan ketenagakerjaan yang kita hadapi secara nasional, bahkan dunia global,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI, Prof. Anwar Sanusi, Ph.D., saat membuka acara Konsolidasi Informasi Job Matching di Mataram, Selasa, 5 Juli 2022.

Kadisnakertrans NTB I Gede Putu Aryadi saat memberikan keterangan pers.

Ia memaparkan data sensus penduduk Indonesia tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia sekitar 274 juta dengan jumlah usia kerja sekitar 208,54 juta. Penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta atau 94,17 persen, penduduk tidak bekerja ada 8,40 juta 5,82 persen. ‘’Penduduk tidak bekerja inilah yang masuk dalam kategori pengangguran terbuka. Angka 8 juta orang bukan angka yang sedikit,’’ ujar Anwar.

Dunia kerja saat ini mengalami kondisi yang dinamis akibat adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat dan pendemi Covid-19. Kondisi ini bisa dianggap sebagai tantangan, peluang atau tawaran solusi. “Jumlah pengangguran terbuka meningkat cukup signifikan akibat adanya pandemi covid-19. Banyak perusahaan besar yang terdampak, sehingga banyak mem-PHK karyawannya,’’ kata Anwar.

Di sisi lain, sektor UMKM bisa bertahan di tengah pandemi. Tenaga kerja yang bekerja di sektor UMKM atau informal kebanyakan menengah ke bawah atau hanya lulusan SD/SMP. Selain itu, masih banyak sektor UMKM dan informal yang belum memberikan perlindungan sosial bagi pekerjanya. Hal inilah yang menjadi perhatian kita ke depannya.

“Ada namanya mismatch vertikal dan horizontal. Mismatch vertikal terjadi ketika seseorang bekerja tidak sesuai dengan level pendidikannya. Kalau mismatch horizontal ketidakcocokan antara latar belakang pendidikan dan pekerjaan,” jelas Anwar.

Idealnya sebuah perusahaan membutuhkan bagian personalia dan SDM, sehingga dapat mengkategorikan keterampilan pekerja dengan jenis pekerjaan. Setelah dilakukan matching penyesuaian dari bagian SDM, baru dapat dilaksanakan bimbingan karir oleh Pusat Pasar Kerja dalam hal ini oleh pengantar kerja/instruktur.

Kemnaker membuat dua pilar utama ekosistem digital ketenagakerjaan, yaitu SIAPKerja dan satu data ketenagakerjaan (SDK). Kedua pilar digital ini nantinya akan memberikan semacam layanan untuk peningkatan keahlian melalui BLK maupun BLK Komunitas atau yang dikenal dengan Skillhub. Ada 21 BLK dan 300 BLK Komunitas untuk melakukan Skillhub. Selain itu, ada marketplace sertifikasi profesi atau Sertihub sebagai bukti keahlian/kemampuan pekerja.

Sedangkan, untuk informasi pasar kerja ada Karirhub yang melingkupi Virtual Job Fair, Bursa Kerja Khusus, Asesmen, Konseling, Job Offer Single Submission, hingga Career Path,” papar Anwar.

“Dengan adanya Skillhub, Sertihub dan Karirhub, pemerintah akan mendapatkan informasi  yang detail tentang ketenagakerjaan. Mulai dari tenaga kerja dalam negeri, Pekerja Migran Indonesia, hingga Tenaga Kerja Asing,” pungkasnya.

Gubernur NTB yang diwakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH dalam sambutan menyampaikan, NTB kini banyak dilirik oleh investor dan pegiat wisata dari seluruh penjuru dunia.

Misalnya event WSBK pada November lalu, event MotoGP pada Maret lalu, dan baru-baru ini event MXGP di Samota. Mereka tak hanya menikmati rekreasi dari sisi balap motornya saja, tapi juga mengagumi karunia keindahan NTB, sekaligus menarik minat untuk berwisata dan berinvestasi.

‘’Banyaknya penyelenggaraan event internasional tentu akan menciptakan banyak peluang kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat. Bukan hanya di dalam kawasan, tetapi juga di lingkar penyangganya bahkan seluruh NTB,’’ ujar Gede.

Pada kesempatan itu, Gede mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Kemnaker RI dan Pusat Pasar Kerja yang telah menyelenggarakan kegiatan Konsolidasi Informasi Job Matching.

Kegiatan yang dihadiri oleh 90 UMKM dan 50 perusahaan di berbagai sektor ini diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk menciptakan link and match atau job matching antara kebutuhan dunia industri dengan penyiapan tenaga kerja yang kompeten, sehingga dapat terserap oleh dunia industri.

Lebih lanjut, Ia menyampaikan menurunkan angka pengangguran terbuka tidak hanya menjadi tugas Disnaker dan Kemnaker. Tetapi ada hubungan kausalitas antara dunia industri yang menyediakan lapangan kerja dengan lembaga yang menyiapkan calon tenaga kerja kompeten.

“Setiap tahun Provinsi NTB menghasilkan angkatan kerja baru rata-rata 50.000 orang per tahun. Pertumbuhan angkatan kerja tidak didukung dengan pertumbuhan dunia industri. Sehingga terjadi peningkatan angka pengangguran,” paparnya.

Ada 4 faktor yang menyebabkan peningkatan angka pengangguran, diantaranya pertama, lulusan angkatan kerja tidak sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Kedua, peluang kerja yang tersedia belum mencukupi jumlah angkatan kerja baru. Ketiga, belum adanya kolaborasi antara dunia industri dengan LPKS, Lembaga Pendidijan Vokasi atau BLK dalam menyiapkan calon tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Keempat, pengembangan investasi belum mampu membuka kesempatan kerja yang tinggi, terutama industri besar dan menengah.

“Industri menengah dan besar di NTB tidak sampai 500 perusahaan, sementara UMKM berjumlah sekitar 34.000. Sehingga pekerja lebih banyak merupakan pekerja informal, karena kesempatan kerja yang tersedia adalah UMKM,” terang mantan Kadis Kominfotik NTB ini.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Disnakertrans Provinsi NTB launching program unggulan yaitu Pelatihan & Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu Plus (PePaDu Plus). Program ini melibatkan seluruh stakeholders LPKS, P3MI asosiasi industri, mulai dari perencanaan kebutuhan, pelaksanaan pelatihan langsung dengan instruktur dari praktisi industri sehingga menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan spesifikasi skill sesuai dengan kebutuhan industri.

Bagi pencari kerja (pencaker) yang belum terserap di dunia industri akan diberikan pendampingan dan pelatihan manajemen wirausaha baru dan difasilitasi peralatan, modal dan akses marketing. Mereka juga disambungkan dengan dunia pemasaran, dinas-dinas terkait, seperti perindustrian maupun perdagangan. Selain pola pendampingan untuk wirausaha baru, juga dilakukan peningkatan produktivitas.

PePaDu Plus ini merupakan inovasi dari implementasi program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, yaitu Revitalisasi BLK yang diamanahkan dalam RPJMD NTB, sekaligus mendukung program industrialisasi.

Ia menegaskan industrialisasi bukanlah pembangunan pabrik pabrik besar, melainkan program memberikan nilai tambah berbasis pengolahan terhadap berbagai komoditi unggulan daerah menjadi produk olahan, sehingga menghidupkan aktivitas usaha ekonomi produktif ditengah masyarakat, UKM/UMKM. Harapannya, aktivitas ekonomi tersebut membuka banyak kesempatan kerja bagi angkatan kerja, ujar Aryadi

“Untuk mewujudkan program tersebut kita bekerja sama dengan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) dan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja dan Industri Daerah (FKLPI-D). Kedua forum ini paling mengetahui informasi tentang kebutuhan dunia usaha, dunia industri,” ujarnya.

Kepala Pusat Pasar Kerja Muchamad Yusuf, ST, M.Si dalam laporannya menyampaikan tujuan diselenggarakan kegiatan Konsolidasi Informasi Job Matching adalah untuk memberikan gambaran demand dan supply terkait pasar kerja di Provinsi NTB yang nantinya dapat mendukung dan menguatkan data pasar kerja nasional sehingga dapat digunakan dalam membuat kebijakan di masa mendatang.

Kegiatan konsolidasi informasi Job Matching diikuti oleh peserta dari perusahaan yang ada di NTB, perhotelan, SMK, Politeknik dan BLK, serta 90 orang peserta dari UMKM.

Narasumber pada kegiatan ini, sebagai berikut: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Dinas Pendidikan, BPVP (Balai Pelatihan Vokasi Produktivitas) Lombok Timur, dan perwakilan Binwasnaker (Bina Pengawasan Tenaga Kerja) dan Pusat Pasar Kerja. (*)