Diduga Gembosi PAD, Dishub Lobar Tak Mampu Tertibkan Parkir Liar

0
Kendaraan truk besar yang parkir liar di jalur seputaran simpang lima Patung Koperasi Gerung. Banyaknya lokasi parkir liar membuat pendapatan daerah tidak maksimal. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Di saat kondisi keuangan daerah sedang tidak normal, dampak pandemic Covid-19. Pihak Pemda Lombok Barat (Lobar) seharusnya memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi parkir. Alih-alih memaksimalkan potensi ini, justru pendapatan di sektor ini diduga digembosi akibat maraknya parkir liar di wilayah Lobar.

Di Lembar dan Gerung misalnya, banyak titik parkir liar. Padahal, Lembar menjadi daerah paling subur, karena berada di kawasan vital pelabuhan. Di simpang lima Patung Koperasi Gerung, truk-truk besar dari dan tujuan Pelabuhan Lembar sering parkir sembarangan dekat jalan raya. Tidak jarang dari kendaraan tersebut yang parkir sampai sehari semalam, bahkan lebih. Pemandangan serupa juga di jalur Monumen Meriam menuju Lembar,kendaraan berukuran besar dan sedang yang menunggu keberangkatan memilih parkir liar di lahan milik pribadi.

Kemudian di depan pos pencatatan komoditi. Tidak itu saja, pertokoan dan ritel modern di daerah ini luput dari pungutan parkir. Bahkan di salah satu lokasi parkir, ada anak yang dipekerjakan sebagai tukang parkir.

Pihak Pemda Lobar melalui Dinas Perhubungan sepertinya tak kuasa menertibkan parkir liar di sejumlah titik di wilayah setempat. Pasalnya, kewenangan jalan yang menjadi lokasi parkir liar itu berada di provinsi atau pemerintah pusat.

Kepala Dishub Lobar Mohammad Najib mengaku, keberadaan kendaraan tersebut kerap mengganggu. Tetapi, pihaknya belum bisa memberikan tindakan penertiban. “Karena sebenarnya kewenangan pusat,” jelasnya.

¬†Meski begitu, bukan berarti pemerintah daerah tidak ada upaya. Dia mengaku, belum lama ini sudah dilaksanakan rapat dengan kepolisian terkait rencana penertibannya. “Kita akan memasang baliho pelarangan parkir,” kata Najib.

Najib mengatakan, rambu-rambu tersebut sangat diperlukan. Selain sebagai peringatan bagi pemilik kendaraan, juga jadi dasar penindakan oleh aparat kepolisian. “Kalau sudah ada rambu, bisa ditilang karena itu menjadi alat penegakan hukum,” tambahnya.

Di samping itu, untuk jangka panjang Pemkab Lobar telah merencanakan membangun area khusus sebagai tempat parkir. Najib mengaku, lokasinya tidak jauh dari Pelabuhan Lembar. “Sudah lama MoU dengan otoritas pelabuhan, tapi sekarang baru bisa ditindaklanjuti,” jelasnya.

Di situlah nantinya seluruh kendaraan akan diparkir. Jika pembangunannya sudah selesai, dipastikan tidak ada lagi truk-truk besar parkir sembarangan. “Kita arahkan ke sana semua,” ujar Najib.

Begitu juga dengan kendaraan yang antre naik ke kapal. Semuanya menunggu di pusat parkir tersebut, sehingga di dalam pelabuhan juga menjadi area bebas dari parkir. Menurut Najib, dengan sistem satu tempat parkir, akan memberikan keuntungan besar bagi Kabupaten Lobar. Sebab, retribusi sektor parkir akan masuk ke kas daerah.

Anggota DPRD Lobar H Abdul Majid mendorong Pemda perlu memberikan insentif berupa pembenahan infrastruktur pendukung pariwisata seperti pelabuhan pemetaan zona parkir dan lain-lain dalam memulihkan sumber pendapatan pajak daerah seperti pajak hotel pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan lain-lain. (her)