Bupati Lotim Pastikan Tidak Ada Penghapusan Honorer

0
H. M. Sukiman Azmy (Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) – Bupati Lombok Timur (Lotim) H. M. Sukiman Azmy  memastikan tidak akan ada penghapusan tenaga honorer. Menurutnya,  adanya adalah penertiban tenaga honorer daerah yang masuk tanpa Surat Keputusan (SK) Bupati.

Demikian penegasan Bupati Lotim, saat dijumpai media , Selasa, 5 Juli 2022.  Menurutnya, tenaga honorer ada yang masuk dengan  perintah kerja dari Kepala Dinas. Ada juga yang tidak ada dokumen sama sekali. ‘’Kepala dinas tidak pernah memerintahkan. Apalagi dari bupati. Akan tetapi, mereka sudah bekerja sampai sekarang.  Ini yang sedang kita tata sampai sekarang ini,” terangnya.

Diketahui sudah ada surat surat keputusan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo bernomor B/185/M.SM.02.03/2022. Dalam surat tersebut, Menteri Tjahjo menyatakan ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keputusan Menpan RB ini katanya akan berlaku 2023 mendatang

Menjawab hal itu, Bupati mengatakan belum menerima surat resmi dari menteri tersebut. Nanti kalau sudah jelas, katanya tahun 2023 mendatang tidak akan ada lagi rekrutmen honorer. Nasib honorer yang sudah direkrutmen tahun-tahun sebelumnya ini menunggu penjelasan lebih lanjut dari menteri.

Mengenai kemungkinan akan direkrut semua menjadi PPPK, Bupati menegaskan akan melihat dulu kemampuan anggaran daerah. Tahun ini katanya diusulkan 4.600 PPPK. Jumlah ini terbanyak tahun ini. Akan tetapi, apakah itu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah saat ini sedang dilakukan pengkajian. “Mungkin prioritasnya adalah guru  berapa, tenaga kesehatan berapa, administrasi berapa?” ucapnya.

Diyakinkan, jumlah tenaga PPPK yang  bakal diangkat ini akan dilihat berdasarkan kemampuan. Berdasarkan arahan dari Menpan RB, ada tenaga kontrak. Tidak  masuk ke PPPK, maka bisa masuk menjadi tenaga kontrak. Tenaga kontrak ini juga biayanya nanti dari pemerintah daerah.

Mekanismenya bisa melalui pengajuan usul perusahaan. Perusahaan yang memiliki tenaga kontrak itu ditunjuk atau menang tender oleh pemerintah. Semisal di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibutuhkan tenaga 400 orang, maka jumlah inilah yang bakal dipenuhi oleh perusahaan outsourcing atau tenaga kontrak tersebut.

Berapa gaji tenaga kontrak tersebut mengacu pada standar Upah Minimum Kabupaten (UMK). Jika kemampuan anggaran pemerintah hanya bisa menggaji 200 orang, maka hanya 200 orang yang akan diterima dari tenaga outsourcing ini. “Ini di luar PPPK ya,” tegasnya lagi.

Bupati meminta tenaga honorer tidak perlu khawatir. Kegiatan penertiban yang dilakukan sekarang ini untuk mengetahui siapa yang berhak diusulkan menjadi PPPK maupun outsourcing tersebut. Semua tenaga honorer yang ada sekarang prinsipnya semua berpeluang. “Kita sedang pelajari semua,” ucapnya lagi.

Menurutnya, ada banyak solusi yang bisa digunakan untuk menjawab persoalan honorer yang ada saat ini. Bahkan bagi tenaga yang tidak masuk dalam PPPK dan outsourcing, namun masih sanggup mengabdi dengan gaji Rp 500 ribu misalnya katanya tidaklah menjadi masalah. (rus)